Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PUTRA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Yamitema T Laoly, akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah sebelumnya mangkir.
Yamitema diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap proyek di lingkungan Pemkot Medan dengan tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari. Isa diketahui menjadi tersangka sebagai pemberi suap terhadap Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin.
"KPK melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yamitema Laoly sebagai pihak swasta. Pemeriksaan ini sebagai penjadwalan ulang dari agenda sebelumnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (18/11).
Yamitema telah datang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB. Hingga kini, ia masih menjalani pemeriksaan. Dia diperiksa dalam kapasitasnya selaku pimpinan perusahaan kontraktor PT Kani Jaya Sentosa. Perusahaan tersebut diketahui pernah menggarap proyek infrastruktur di Medan.
Baca juga: Pemeriksaan Anak Yasonna Dijadwal Ulang
Adapun kasus yang menjerat Eldin bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) berkaitan dengan dugaan penerimaan suap terkait dengan proyek dan jabatannya selaku Wali Kota Medan. KPK menduga Isa Ansyari dimintai uang karena telah diangkat sebagai kepala dinas oleh Eldin.
Isa sebagai kepala dinas memberikan uang sebesar Rp250 juta melalui transfer sebesar Rp200 juta dan Rp50 juta secara tunai. Permintaan uang tersebut berkaitan dengan kunjungan kerja sang Wali Kota ke Jepang pada Juli lalu dalam rangka kerja sama sister sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa.
Masih dalam kasus sama, KPK juga melakukan pemeriksaan 14 saksi untuk tersangka Isa di kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumatra Utara. Para saksi yang diperiksa antara lain Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Muhammad Husni, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Zulkarnain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Emilia Lubis, dan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ikhsar Risyad Marbun.
Kemudian, ada nama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Benny Iskandar, Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Suherman, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Izwar, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi.(OL-5)
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPKĀ membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini semakin sulit disusupi praktik suap.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Pelaku disebut sering melihat ibunya melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap kakaknya, dirinya sendiri, hingga ayahnya.
Cuaca ini disebabkan Bibit Siklon Tropis Bakung di Samudra Hindia barat daya Lampung; Bibit Siklon 93S di Samudra Hindia selatan Jawa Timur; dan Bibit Siklon 95S
Kota Langsa merupakan penyumbang transaksi terbesar bagi Pasar Induk Lau Cih.
Endipat juga mengkritik pihak-pihak yang hanya sekali datang ke lokasi bencana namun mengklaim paling bekerja. Menurutnya, pemerintah sudah bergerak sejak hari pertama.
Ia menambahkan bahwa Indonesia berupaya memasukkan ketentuan terkait bisnis dan HAM ke dalam revisi Undang-Undang HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved