Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa penanganan radikalisme harus menjadi arus utama program nasional. Penanganan radikalisme, menurutnya, harus dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
"Kita harus tangani sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya radikalisme baik di dalam negeri atau mungkin pengaruh-pengaruh orang yang sekolah di luar negeri," katanya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/11).
Penanganan radikalisme, lanjut dia, harus melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga komponen masyarakat. "Jadi semua kita libatkan, maka perlu adanya penanganan yang sinergi di antara berbagai kelompok ini," tambahnya.
Komponen masyarakat yang dilibatkan pun, kata Ma'ruf, juga harus melibatkan bagian terkecil kelembagaan masyarakat yaitu RT/RW. "Mereka diajak, diberi kewenangan, difasilitasi, supaya mereka bukan hanya urus surat, tapi juga mengetahui masyarakat yang ada di sekitarnya seperti apa," terangnya.
Baca juga: Karyawan BUMN Diduga Teroris, Erick Tegaskan Dukung Aparat
Pencegahan radikalisme pun, menurut Ma'ruf, juga harus dilakukan sejak dini. Pasalnya, kata dia, bibit-bibit radikalisme juga sudah dikenalkan sejak pendidikan anak usia dini (PAUD).
"Dari PAUD sudah mulai ada gejala, taman kanak-kanak, seperti bawa poster tokoh-tokoh, justru tokoh-tokoh radikal sudah dikenalkan dari PAUD, SD, ini juga menjadi perhatian," katanya.
Lebih lanjut, menurut Ma'ruf, narasi yang dibangun oleh semua pihak harus lah narasi kerukunan, bukan narasi konflik. Narasi kerukunan yang dimaksud adalah rasa saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, dan saling menolong.
"Jadi narasi kerukunan yang kita bangun. Jangan narasi konflik, itu juga menimbulkan terjadinya rasa permusuhan. Itu yang kita ubah. Kita wilayah damai, aman. Oleh karena itu, jangan bawa narasi-narasi konflik ke Indonesia," tandasnya. (OL-4)
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1).
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Mereka kehilangan rasa aman, rutinitas harian, akses belajar, serta dukungan emosional yang esensial bagi perkembangan mereka.
LEDAKAN teknologi digital telah menyusup ke setiap sudut kehidupan anak-anak Indonesia, membawa kemudahan sekaligus ancaman diam-diam: krisis gaya hidup pasif.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved