Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa penanganan radikalisme harus menjadi arus utama program nasional. Penanganan radikalisme, menurutnya, harus dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
"Kita harus tangani sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya radikalisme baik di dalam negeri atau mungkin pengaruh-pengaruh orang yang sekolah di luar negeri," katanya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/11).
Penanganan radikalisme, lanjut dia, harus melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga komponen masyarakat. "Jadi semua kita libatkan, maka perlu adanya penanganan yang sinergi di antara berbagai kelompok ini," tambahnya.
Komponen masyarakat yang dilibatkan pun, kata Ma'ruf, juga harus melibatkan bagian terkecil kelembagaan masyarakat yaitu RT/RW. "Mereka diajak, diberi kewenangan, difasilitasi, supaya mereka bukan hanya urus surat, tapi juga mengetahui masyarakat yang ada di sekitarnya seperti apa," terangnya.
Baca juga: Karyawan BUMN Diduga Teroris, Erick Tegaskan Dukung Aparat
Pencegahan radikalisme pun, menurut Ma'ruf, juga harus dilakukan sejak dini. Pasalnya, kata dia, bibit-bibit radikalisme juga sudah dikenalkan sejak pendidikan anak usia dini (PAUD).
"Dari PAUD sudah mulai ada gejala, taman kanak-kanak, seperti bawa poster tokoh-tokoh, justru tokoh-tokoh radikal sudah dikenalkan dari PAUD, SD, ini juga menjadi perhatian," katanya.
Lebih lanjut, menurut Ma'ruf, narasi yang dibangun oleh semua pihak harus lah narasi kerukunan, bukan narasi konflik. Narasi kerukunan yang dimaksud adalah rasa saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, dan saling menolong.
"Jadi narasi kerukunan yang kita bangun. Jangan narasi konflik, itu juga menimbulkan terjadinya rasa permusuhan. Itu yang kita ubah. Kita wilayah damai, aman. Oleh karena itu, jangan bawa narasi-narasi konflik ke Indonesia," tandasnya. (OL-4)
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
TIDAK semua keberangkatan dimulai dengan surat tugas. Sebagian justru lahir dari sesuatu yang lebih sunyi, dari panggilan hati yang tidak bisa ditunda.
SEMBILAN puluh hari setelah banjir melanda Aceh, beberapa anak kembali duduk di bawah tenda biru yang difungsikan sebagai ruang kelas darurat.
Penundaan ini murni merupakan langkah taktis untuk menjaga stabilitas anggaran di tengah pemotongan dana transfer dari pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved