Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
WALI Nanggroe (WN) Aceh Malik Mahmud Al-Haytar berharap pemerintah pusat mempermudah implementasi turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) agar peningkatan sektor ekonomi, pembangunan, serta aneka sektor lainnya dapat lebih mudah dilakukan di Aceh.
Menurutnya, belum maksimalnya implementasi UUPA membuat banyak sektor riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terkendala sehingga menyebabkan perekonomian dan pembangunan Aceh ikut terhambat.
"Bertemu dengan Pak Menhan Prabowo, kita membahas banyak hal terutama terkait dengan perbatasan Aceh dengan Sumatra Utara, masalah perekonomian, sistem peradilan, penyerahan kewenangan, pembentukan badan ad hoc, permasalahan reintergrasi dan butir-butir MoU yang masih bermasalah (belum dilaksanakan)," kata Malik Mahmud di Meulaboh, kemarin.
Malik menceritakan hasil pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (12/11). Menurut Malik Mahmud, poin-poin yang diutarakan tersebut sangat diperlukan masyarakat Aceh saat ini agar daerah itu dapat terus membangun di berbagai sektor.
Dia menyebutkan masalah terkait perbatasan Aceh dengan Sumatra Utara belum merujuk pada tapal batas atau peta bertanggal 1 Juli 1956 sebagaimana diamanahkan dalam poin 1.1.4 MoU Helsinki. "Belum lagi masalah lainnya, seperti bidang perekonomian," Malik menambahkan.
Seharusnya, kata dia, pemerintah pusat sudah melakukan penyerahan pengelolaan pelabuhan laut dan bandar udara kepada Aceh.
Bahkan, pelaksanaan kegiatan perdagangan dan bisnis internasional yang tertuang dalam UUPA hingga saat ini masih terkendala dengan peraturan perundangan lainnya.
Pada kesempatan lain, Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin berharap perdamaian Aceh yang selama ini sudah terjalin baik harus terus berlanjut. Dahlan berharap kendala-kendala yang ada dalam implementasi UUPA dapat dicarikan jalan keluarnya secara bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov Aceh.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, ia juga mendorong agar pemerintah pusat secara simultan dapat mewujudkan agenda politiknya di Aceh, sesuai dengan cita-cita pembangunan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. (Ant/P-4)
Di tengah musim tanam padi gadu (musim tanam kedua), harga gabah di Kabupaten Aceh utara, Aceh, melonjak.
TIADA perbuatan paling indah, kecuali berpuasa A'syura dan menyantuni anak yatim serta bersedekah kepada orang miskin di Hari A'syura, 10 Muharram 1447 H.
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Provinsi Aceh terus berlangsung. Sejak tiga pekan terakhir hingga, Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda pasokan gas tersebut membaik.
Sesuai keadaan di lokasi sedikitnya ada tiga tahap warga setempat menanam bawang merah. Sebagian yang ditanami tahap pertama dua bulan lalu, kini sudah mulai memanen.
Hal itu mengundang perhatian publik, apakah ada permainan pasar atau kebijakan PT Pertamina mengurangi pasokan bahan bakar gas bersubsidi itu untuk masyarakat.
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
Dia melanjutkan nantinya bantuan tersebut akan dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh.
Deddy Corbuzier kini tengah menjadi perbincangan karena memberikan keterangan soal penggerudukan rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol) oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Frega menjelaskan, status Stafsus Menhan setara dengan jabatan eselon 1b di Kemhan. Oleh karena itu, pihaknya menjamin bahwa Deddy tak akan digaji untuk dua jabatan.
Berdasarkan hasil rapat dengan DPR RI, Kamis (13/2), Kemhan mendapat pemotongan efisiensi anggaran sebesar 16% atau sekitar kurang lebih Rp26 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved