Wali Nanggroe Minta Realisasi UUPA Dipermudah

WALI Nanggroe (WN) Aceh Malik Mahmud Al-Haytar berharap pemerintah pusat mempermudah implementasi turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) agar peningkatan sektor ekonomi, pembangunan, serta aneka sektor lainnya dapat lebih mudah dilakukan di Aceh.

Menurutnya, belum maksimalnya implementasi UUPA membuat banyak sektor riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terkendala sehingga menyebabkan perekonomian dan pembangunan Aceh ikut terhambat.

"Bertemu dengan Pak Menhan Prabowo, kita membahas banyak hal terutama terkait dengan perbatasan Aceh dengan Sumatra Utara, masalah perekonomian, sistem peradilan, penyerahan kewenangan, pembentukan badan ad hoc, permasalahan reintergrasi dan butir-butir MoU yang masih bermasalah (belum dilaksanakan)," kata Malik Mahmud di Meulaboh, kemarin.   

Malik menceritakan hasil pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (12/11). Menurut Malik Mahmud, poin-poin yang diutarakan tersebut sangat diperlukan masyarakat Aceh saat ini agar daerah itu dapat terus membangun di berbagai sektor.   

Dia menyebutkan masalah terkait perbatasan Aceh dengan Sumatra Utara belum merujuk pada tapal batas atau peta bertanggal 1 Juli 1956 sebagaimana diamanahkan dalam poin 1.1.4 MoU Helsinki. "Belum lagi masalah lainnya, seperti bidang perekonomian," Malik menambahkan. 

Seharusnya, kata dia, pemerintah pusat sudah melakukan penyerahan pengelolaan pelabuhan laut dan bandar udara kepada Aceh.

Bahkan, pelaksanaan kegiatan perdagangan dan bisnis internasional yang tertuang dalam UUPA hingga saat ini masih terkendala dengan peraturan perundangan lainnya.

Pada kesempatan lain, Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin berharap perdamaian Aceh yang selama ini sudah terjalin baik harus terus berlanjut. Dahlan berharap kendala-kendala yang ada dalam implementasi UUPA dapat dicarikan jalan keluarnya secara bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov Aceh. 

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, ia juga mendorong agar pemerintah pusat secara simultan dapat mewujudkan agenda politiknya di Aceh, sesuai dengan cita-cita pembangunan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. (Ant/P-4)