Fraksi PKS DPR RI Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas III mandiri.

Hal itu diungkapkan dalam diskusi publik yang bertajuk 'Sehatkan BPJS, Sehatkan Indonesia' yang diselenggarakan oleh Fdaksi PKS DPR RI.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX Fraksi PKS DPR RI, Anshori Siregar, menilai, penaikan iuran BPJS Kesehatan akan mencekik masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang menjadi peserta kelas III.

"Jangan sampai program unggulan pemerintah ini tercederai oleh masyarakat bawah yang tidak bisa bayar," kata Anshori di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Anshori menuturkan, penaikan iuran BPJS Kesehatan bukanlah solusi untuk menutup defisit. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk mencari cara lain guna mengatasi permasalahan tersebut.

"Pemerintah harus cari jalan mencari cara untuk gratiskan yang tidak mampu. Walaupun kita apresiasi Menteri Kesehatan Terawan masih mencari jalan berkeliling ke stakeholder yang lain untuk cari subsidi bagi kelas III mandiri," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mengungkapkan, pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya promotif dan preventif untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

"Promotif dan preventif. Jamban sehat, makan sehat, jangan merokok. Ini kan sederhana tapi sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi kita bisa tekan persoalan kesehatan di titik hilir," tandasnya. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Anton Kustedja Abdullah