Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR Puan Maharani mengkritik wacana penambahan wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo yang ingin merampingkan birokrasi.
"Tentu saja penambahan ini enggak efisien," kata Puan.
Kendati begitu, Puan tak mau berkomentar lebih jauh. Pasalnya, Jokowi yang mengetahui kebutuhan di kementeriannya. Puan menyerahkan keputusan akhir kepada Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Bagaimanapun, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menambah atau mengurangi wamen. "Jadi kita tunggu saja, apa iya nambah lagi," ungkap Puan.
Kabar penambahan wakil menteri kembali tersiar. Bila ini terjadi, Kabinet Indonesia Maju bakal semakin gemuk. Kendati begitu, Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan masalah ini. "Belum," jawab singkat Jokowi ketika ditanya soal penambahan wakil menteri di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta (10/11).
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Jokowi akan menambah enam wakil menteri lagi. Saat ini, jumlah wakil menteri sudah mencapai 12 orang.
Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Perpres 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi. Dalam dua perpres itu, menteri akan dibantu wakil menteri sesuai penunjukan presiden.
Selain itu, Jokowi juga bakal menghidupkan kembali posisi wakil panglima TNI. Posisi itu sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Organisasi TNI.
Jokowi juga akan menunjuk wakil kepala staf kepresidenan. Wakil kepala staf kepresidenan itu nantinya akan membantu Moeldoko sebagai delivery unit.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman memastikan Presiden akan menambah dua jabatan wakil menteri dalam kabinet. (Cah/Mal/Uta/P-1)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved