KPU Klaim e-rekap Hemat Anggaran dan Ramah Lingkungan

USULAN penggunaan sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) dalam penetapan hasil pemilihan umum yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut bisa menghemat anggaran negara. Sistem tersebut akan diuji coba sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) pada 2020.

"Penghematannya sangat besar karena e-rekap itu pertama kita harus menyediakan seluruh dokumen dan perangkat pendukung," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11).

Selain hemat anggaran, sistem e-rekap dipercaya memangkas waktu penghitungan atau pemungutan suara. Termasuk penyediaan salinan dalam bentuk digital.

"Formulir-formulir enggak perlu dicetak, paperless, ini kalau saya sebut green election enggak enak sama warna lain. Tapi pemilu yang ramah lingkungan, kami mendukung pemilu yang ramah lingkungan," ungkap dia.

Baca juga: Cegah Petugas Kelelahan, KPU Usul e-rekap ke Presiden

Arief menambahkan format rekapitulasi elekteronik ini nantinya akan diterapkan bersamaan dengan metode Sistem Informasi Penghitungan (Situng) atau penghitungan manual berjenjang. KPU berencana menerapkan Situng sebagai basis penetapan hasil.

"Tentu menggantikan yang manual, kalau manual yang jalan, ini jalan juga. Karena undang-undang masih menentukan yang manual menjadi dokumen resminya," tambahnya.

Meski demikian, ia belum tahu nominal anggaran yang dapat dihemat dari sistem e-rekap tersebut. Ia hanya memastikan Pilkada 2020 akan menjadi masa transisi penggunaan elektronik untuk hasil pemilu.

"Penghematanya cukup besar, Cuma berapa nilainya sangat bervariasi dari masing-masing dearah, kan ada kecamatannya banyak, kabupatennya banyak," pungkas dia.(OL-5)