Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DALAM setahun dapat menyelesaikan berapa undang-undang?
Kalau secara normatif kita mencoba mendistribusikan itu setiap komisi memiliki usulan sekitar dua per komisi. Artinya, 2x11 itu ada sekitar 22. Dari pemerintah bisa 5 sampai 6, inisiatif pribadi anggota dan fraksi serta Baleg sendiri ya sekitar 5 sampai 6. Jadi sekitar 30-35 itu yang sifatnya reguler tahunan.
Bagaimana target jangka panjang untuk prolegnas 5 tahun?
Kalau yang long list boleh dimasukkan teman-teman, tapi yang menjadi prioritas. Apalagi ini kan sekarang yang jujur dari pemerintah sendiri ketika kami undang Pak Yasonna (Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly) kemari, ke Baleg, itu mengatakan mencoba tidak akan banyak-banyak. Omnibus law itu kan ingin ya sekitar dua judul saja mungkin ya, dua sampai tiga judul lah.
Apa alasan Baleg mengurangi target pembahasan RUU di prolegnas?
Yang perlu kita geser ialah perspektif yang sifatnya kejar setoran, peraturan perundang-undangan yang paling penting kan harmonis. Tujuan kita bernegara berbangsa itu bagaimana kepastian hukum, bagaimana keamanan, bagaimana keadilan dan kese-jahteraan itu terpenuhi. Masalah jumlah peraturan perundang-undangan kemudian bisa mengikuti proses itu. Baleg yang sekarang tidak ingin terjebak dalam perspektif yang sifatnya benar-benar mengutamakan kuantitas.
Apakah pemangkasan target untuk mengakomodasi omnibus law yang disuarakan pemerintah tersebut?
Baleg prinsipnya mendukung political will dari Presiden secara full karena ini berangkat dari kebutuhan kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan UMKM yang lebih maju dan kemudian iklim investasi kita benar-benar kondusif. Nah, bagaimana pro-sesnya, ya kita menunggu karena inisiatif dari pemerintah, tapi Baleg bersiap-siap untuk kemudian bisa senapas, seiring, dan sejalan dengan usul pemerintah.
Apakah target setahun 30-33 undang-undang itu pasti tercapai?
Sekitar jumlah seperti itu saya pikir cukup lah ya untuk DPR bisa mengerjakannya. Tapi kami benar-benar lagi belanja ini kan lagi mengedarkan ke komisi-komisi dan ke pemerintah, tapi belum ada yang masuk. Dari beberapa hal termasuk di Baleg sendiri kami masih berdiskusi sangat intensif dari Baleg sendiri mana lima undang-undang mungkin sekiranya yang akan kami bahas secara intensif yang benar-benar mendesak sifatnya untuk kami dahulukan.
Bagaimana dengan undang-undang yang ditunda pengesahannya?
Carry over kan belum pernah kita lakukan, tapi kami akan mencoba apakah mungkin untuk melakukan carry over sama seperti RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, kalau bisa di-carry over, kita carry over. Tapi tidak semuanya kami akan pilih satu atau dua karena itu kalau dilakukan juga melemahkan fungsi Baleg itu sendiri. (Uta/P-2)
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
MESKI terus diganjal DPR selama 20 tahun, satu-satunya solusi pengesahan UU PPRT juga ada di tangan DPR.
KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi
Dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN langsung di bawah presiden.
RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
PIMPINAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanyakan komitmen Presiden Joko Widodo mengenai nasib Komjen Budi Gunawan, apakah diangkat atau tidak menjadi Kapolri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved