Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengungkapkan, figur Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus kredibel.
Dia menjelaskan keberadaan Dewas KPK harus menjadikan pergerakan penanganan kasus korupsi menjadi semakin cepat dan lancar. Meskipun demikian dia juga menekankan pentingnya fungsi pencegahan dan spirit penyelematan kerugian negara.
"Nanti juga orang-orangnya harus kredibel, karena kewenangannya luar biasa. Kalau orangnya tidak kredibel itu baru pelemahan. Tentu di Dewas ini nanti mengatur mekanisme, seperti apa penyadapan harus diatur. Intinya jangan sampai keberadaan Dewas ini justru membuat KPK lambat, harusnya kehadiran Dewas ini menjadikan KPK cepat bergerak," jelas Trimed di Media Center, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).
Politisi dari Fraksi PDI Pejuangan ini juga mengungkapkan, selain kerdibilitas yang diutamakan, unsur susunan Dewas sebaiknya berlatar belakang dari berbagai macam kalangan masyarakat. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat acara Dialektika Demokrasi dengan tema 'Mengintip Figur Dewas KPK’.
"Harusnya juga ada akademisi, bila perlu juga ada tokoh masyarakat, tidak harus dia latar belakang hukum, harus variatif juga. Jadi majemuk, karena kan mereka tidak terlalu terlibat untuk perkaranya, bisa juga menjadi sosok yang mengayomi semua, jadi Dewas ini harus bisa menjadi sosok yang mengayomi semua," ungkap Trimed.
Dia juga mengharapkan Pimpinan KPK yang baru bisa menyesuaikan ritme kerja yang ada di KPK. Dia juga menegaskan agar tidak ada penentuan tersangka melalu mekanisme voting.
" Kita berharap kedepan, tidak ada lagi penentuan tersangka melalui voting. Karena kita mendengar ada beberapa kasus penentuan tersangka melalui voting, kasihan nasib orang ditentukan dengan voting. Kalau bisa semua dengan aklamasi dan dasar hukumnya kuat," tandas Trimed. (OL-09)
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved