PENYELENGGARAAN Pilkada serentak ternyata belum menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Hal itu pun diakui oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi.
"Menurut saya, agak dilematis jika kita membenturkan pilkada langsung dengan besarnya biaya. Karena pengaturan pilkada serentak seperti yang berlaku saat ini memang belum sepenuhnya menghasilkan efisiensi anggaran," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (7/11).
Jika ingin mendapatkan efisiensi, menurut dia, yang perlu diatur ulang adalah desain keserentakan pilkada itu sendiri. Sekaligus, sambungnya, perlu sinkronisasi dengan keserentakan pemilu nasional seperti pileg dan pilpres.
Baca juga : Kepemiluan juga Butuh Omnibus Law
"Sehingga dalam lima tahun hanya akan ada dua kali penyelenggaraan Pemilu. Sekali pemilu nasional dan sekali pemilu lokal," jelasnya.
Lebih lanjut, kata Pramono, desain keserentakan seperti itu juga perlu dikombinasikan dengan pengaturan bahwa sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal seluruhnya dari APBN. Tidak seperti sekarang yang pembiayaan pilkada bersumber dari APBD.
"Akibatnya tidak ada jaminan kepastian, banyak politisasi anggaran, serta beragamnya standar anggaran karena perbedaan kemampuan daerah," ucapnya.
Jika dua pengaturan tersebut bisa ditetapkan, Pramono meyakini efisiensi biaya bisa dilakukan. "Saya yakin bahwa kita bisa mempertahankan pilkada langsung sekaligus mencapai efisiensi biaya," tandasnya. (OL-7)
