Kamis 07 November 2019, 21:50 WIB

Biaya Tinggi, KPU: Perlu Tata Ulang Desain Pilkada Serentak

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Biaya Tinggi, KPU: Perlu Tata Ulang Desain Pilkada Serentak

MI/Ramdani
Komisioner KPU pramono Ubaid Tanthowi

 

PENYELENGGARAAN Pilkada serentak ternyata belum menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Hal itu pun diakui oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi.

"Menurut saya, agak dilematis jika kita membenturkan pilkada langsung dengan besarnya biaya. Karena pengaturan pilkada serentak seperti yang berlaku saat ini memang belum sepenuhnya menghasilkan efisiensi anggaran," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (7/11).

Jika ingin mendapatkan efisiensi, menurut dia, yang perlu diatur ulang adalah desain keserentakan pilkada itu sendiri. Sekaligus, sambungnya, perlu sinkronisasi dengan keserentakan pemilu nasional seperti pileg dan pilpres.

Baca juga : Kepemiluan juga Butuh Omnibus Law

"Sehingga dalam lima tahun hanya akan ada dua kali penyelenggaraan Pemilu. Sekali pemilu nasional dan sekali pemilu lokal," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Pramono, desain keserentakan seperti itu juga perlu dikombinasikan dengan pengaturan bahwa sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal seluruhnya dari APBN. Tidak seperti sekarang yang pembiayaan pilkada bersumber dari APBD.

"Akibatnya tidak ada jaminan kepastian, banyak politisasi anggaran, serta beragamnya standar anggaran karena perbedaan kemampuan daerah," ucapnya.

Jika dua pengaturan tersebut bisa ditetapkan, Pramono meyakini efisiensi biaya bisa dilakukan. "Saya yakin bahwa kita bisa mempertahankan pilkada langsung sekaligus mencapai efisiensi biaya," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

Medcom.id

Sebanyak 13 Anggota Polri Terima Kenaikan Pangkat

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Jumat 30 September 2022, 13:59 WIB
SEBANYAK 13 perwira tinggi (Pati) Polri terima kenaikan pangkat setingkat lebih...
dok.knpi

Kapan Timsus Polri Telusuri Hubungan 'Kaisar' Sambo, Konsorsium 303, RBT dan YS, Ya?

👤Selamat Saragih 🕔Jumat 30 September 2022, 12:50 WIB
KETUA Umum DPP KNPI, Haris Pertama, menyoroti kasus mafia judi konsorsium 303 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta di mana lokasi Markas...
Dok Setwapres

Wapres Minta Persidangan Sambo Dipercepat

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 30 September 2022, 12:25 WIB
Masyarakat saat ini berharap agar kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J cepat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya