Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan pihaknya siap mengamankan pelaksanaan pilkada serentak 2020 di 270 daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Hadi saat melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR.
Dalam paparannya di depan pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR Hadi menyebut pengamanan pilkada 2020 akan lebih diperkuat dari pengamanan pilkada serentak sebelumnya.
"Berdasarkan pengalaman kegiatan kemarin pilkada termasuk Pilpres kita melakukan prediksi dan antisipasi sehingga apa yang kita lakukan mulai sekarang bisa kita persiapkan kemungkinan apa yang akan terjadi" ujar Hadi.
Hadi melanjutkan, berdasarkan pemetaan antisipsi yang dilakukan oleh TNI, Papua masih menjadi daerah rawan konflik. Potensi Konflik yang terjadi di Papua cenderung menggunakan isu SARA hingga politik uang.
Selain itu aspek penyelenggaraan, kontestasi, dan tingginya partisipasi juga berpotensi menimbulkan konflik dalam pilkada.
Baca juga : TNI Prioritaskan Peningkatan Kekuatan Pertahanan
"Untuk keamanan pelaksanaan Pilkada serentak tersebut TNI menyiagakan personel dan alutsista untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku, Pada pemilu yang lalu TNI mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang dikerahkan oleh Polri sesuai denhan SOP," ungkap hadi
Selain memaparkan tentang pengamanan pilkada, dalam kesempatan tersebut Hadi nuga memaparkan program kerja TNI sepanjang 2019-2024. Hadi menyebut perlu ada penambahan alutsista untuk memperkokoh keamanan negara.
"Memerlukan percepatan untuk alutsista yang belum ada seperti kapal selam," ujarnya.
"Untuk menanggulangi terorisme kita juga memerlukan peralatan dan pelatihan untuk personil-personil yamg kita libatkan dalam kegiatan suatu wadah Koopsus TNI," pungkas Hadi. (OL-7)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved