Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya karena proses sejumlah pelelangan elektronik barang dan jasa pemerintah masih mencapai tahap konstruksi pada November 2019. Jokowi menyebut kesalahan itu terus berulang setiap tahun.
Hal itu disampaikan Jokowi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/11).
Jokowi menyatakan kebiasaan proses pelelangan elektronik yang baru mencapai tahap konstruksi menjelang tutup tahun tidak boleh diteruskan.
“Tinggal dua bulan lagi masih urusi konstruksi, masih lelang konstruksi. Ini tidak bisa diteruskan. Kita ulang terus kesalahan seperti ini. Akhirnya apa? Kualitas jelek," kata Presiden.
Kualitas jelek itu, lanjut Kepala Negara, terlihat pada pembangunan jembatan maupun gedung sekolah. Jokowi mencontohkan kejadian gedung sekolah ambruk karena pembangunan dikerjakan terburu-buru dan waktu hujan.
Baca juga: Presiden: Urusan Pacul Masa Harus Impor
Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada 2019 tercatat mencapai Rp304,1 triliun. Dari angka tersebut, yang masih berproses Rp39 triliun dan yang sudah selesai sebanyak Rp265,1 triliun.
Dari total Rp39 triliun proses lelang yang belum rampung, Rp31 triliun di antaranya merupakan sektor konstruksi. Hal itu dinilai Jokowi mempengaruhi kualitas konstruksi nantinya.
Presiden pun menyindir proses pengadaan, pelelangan, atau pembelian secara elektronik namun cara pandang masih manual. Ia meminta cara pandang itu harus diubah.
“Tapi bertahun-tahun mindset kita masih manual. Buat apa bangun sistem seperti itu kalau November kita masih e-tendering?" tanyanya.(OL-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Loggis teken kerja sama dengan HD Hyundai Infracore Asia untuk distribusi alat berat DEVELON, mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor tambang.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi bagi 150 tenaga kerja konstruksi, meningkatkan kualitas SDM sektor konstruksi.
Proyek bernilai sekitar Rp219 miliar ini menampilkan inovasi konstruksi berupa skybridge ikonik sepanjang 22 meter yang menghubungkan Menara Wimaya II (Tower B) dengan Menara Wimaya I.
PERTUMBUHAN Surabaya sebagai pusat ekonomi dan kawasan urban utama di Jawa Timur menempatkan sektor konstruksi pada tekanan yang kian kompleks.
Kaltim serius dalam meningkatkan tata kelola konstruksi, meningkatkan kualitas pembinaan kontraktor, serta memperkuat pengawasan proyek strategis daerah.
Ketua MTKBTI Weni Maulina ingin agar para pelaku industri konstruksi bawah tanah tidak berjalan sendiri. MTKBTI menjadi ruang bersama untuk berdiskusi, mencari solusi, dan berkomunikasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved