Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mewaspadai adanya penetrasi ideologi lain selain Pancasila ke dalam aparatur sipil negara (ASN) yang makin kuat seiring dengan globalisasi.
Hal itu ditunjukkan dengan adanya ASN yang mem-posting dukungannya kepada khilafah di media sosial pada Oktober 2019. Demikian disampaikan Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Adji Samekto saat memberikan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi materi dan metode melalui dialektika pembinaan ideologi Pancasila untuk masa depan bangsa bagi ASN di Bali, kemarin.
Menurutnya beberapa tahun terakhir ini, isu menyeruaknya fenomena ASN yang terpapar ideologi selain Pancasila terungkap dengan keberanian mengunggah posting-an status di media sosial. "Posting-an prokhilafah di media sosial oleh oknum ASN pertengahan Oktober lalu mengisyaratkan telah terjadi penetrasi pemahaman ideologi lain selain Pancasila di kalangan ASN,'' ujarnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan melarang penggunaan cadar bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementeriannya. "Kalau di saya (Kemenpan-RB) wajib jangan pakai cadar. Begitu ke luar kantor, mau pakai cadar silakan, dia sebagai warga negara, bebas," kata Tjahjo seusai menghadiri acara penilaian AKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY dan Pemkab/Kota se-DIY di Gedong Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta, kemarin.
Menurut Tjahjo, memakai berbagai macam busana termasuk menggunakan cadar merupakan hak setiap warga negara.
Namun demikian, ketika telah memasuki lingkungan kantor atau berdinas, tentu harus mengikuti aturan yang ditetapkan instansi terkait.
''Kalau Kemenpan-RB ada seragam putih. Kalau hari-hari nasional pakai Korpri, ada baju yang lain. Hanya, kalau di kantor bagi saya ya jangan pakai cadar dong. Kalau pakai cadar ya di luar kantor silakan,'' katanya.
Sebelumnya, rencana pelarangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan dilontarkan Menteri Agama Fachrul Razi.
Wacana itu dimaksudkan untuk menata dan merapikan lingkungan kementeriannya.
"Bagaimana saya mau ketemu Anda, Anda pakai cadar? Muslim silakan pakai jilbab. Tetapi, kalau pakai cadar, bagaimana mau melihatnya?'' (Cah/Uta/Ant/P-1)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
HUT ke-80 Republik Indonesia, ada fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. BPIP mengajak generasi muda bijak dalam mengekspresikan kritik sosial
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menawarkan beasiswa kepada 5 anak nelayan di Kp. Ciwaru, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Nasional Waktu Bermain Anak dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya peran pengajar dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara holistik.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi bersama jajaran pimpinan BPIP melakukan audiensi strategis ke Kementerian Hukum RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang BPIP (RUU BPIP)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved