Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Gerindra Fadli Zon mengaku akan tetap kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo kendati Prabowo Subianto telah menjadi anggotta Kabinet Indonesia Maju.
"Saya akan tetap mengkritisi, karena sikap kritis itu vitamin demokrasi. Kalau cara berpikirnya karena ini sudah di koalisi terus tidak boleh mengkritik, saya kira orang itu enggak mengerti demokrasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (4/11).
Selama opini Fadli dikenal bermulut tipis mengkritik segala kebijakan Presiden Jokowi. Ia menepis anggapan bahwa sikapnya akan berbeda setelah Gerindra kini berkoalisi dengan pemerintah.
Baca juga: Prabowo Mau Jadi Menhan, Fadli Zon: Itu Ide Saya
Mantan Wakil Ketua DPR ini menyebut kritikan sebagai tanda sayang.
"Mengkritik itu tanda kita sebenarnya sayang. Kalau ada orang mau masuk ke jurang, kita enggak kasih tahu ada jurang, orang itu tidak sayang sama bangsa dan negaranya. Jadi, mengkritik itu tanda kita punya kepedulian terhadap bangsa," ujar dia.
Belakangan, Fadli jarang mengumbar koemntar di publik. Ia juga jarang terlihat wara-wiri di Kompleks Parlemen.
"Biasalah, puasa dulu sebulan. Cooling down dan juga istirahat dulu. Ya sekarang sudah (bicara lagi), saya akan mulai bicara tentu sebagai anggota DPR akan terus berpihak kepada rakyat dan isu-isu penting," ungkapnya. (Medcom/OL-8)
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Selain menyediakan sumur bor untuk kebutuhan harian, pemerintah juga memasang mesin penjernih air berteknologi RO.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemwnhan) bergerak cepat menangani krisis air bersih di lokasi bencana Sumatra Utara.
Empat Unit Kendaraan Operasional Diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Guna Percepatan Bantuan di Wilayah Terdampak Bencana.
Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan pembelian jet tempur J-10 buatan China kepada Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kejuaraan lomba baris-berbaris bertajuk Bela Negara Cup.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved