Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SAAT ini Partai Gerindra berada dalam pemerintahan, bagaimana menyikapi hal itu?
Kita ini kan jadi partai koalisi pemerintah. Tentu kita akan dukung kebijakan pemerintah. Untuk saat ini, kami bergabung di pemerintah, tentu kami menjadi partai pendukung pemerintah. Kami akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.
Apakah akan selalu mendukung meskipun ada kebijakan yang kurang tepat?
Seandainya ada kebijakan yang kurang tepat yang dianggap kurang prorakyat, tentu kami akan tetap mengkritisi hal itu. Namun, ada etikanya dan adab berkoalisi sehingga kritik ini tidak menganggu hubungan koalisi.
Bagaimana dengan kader Partai Gerindra yang menjadi anggota DPR RI, bukankah selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah?
Intinya kita partai yang bergabung di pemerintah, tentu kita berkomitmen mendukung pemerintah. Di satu sisi, anggota DPR RI punya kewajiban konstitusi juga untuk mengawasi pemerintah. Namun, tentu ada adab dan etika berkoalisi. Jadi, tidak mungkin kita mengkritik seperti oposisi yang kami lakukan 10 tahun lalu. Mungkin bahasanya bukan kritik, tapi saran atau masukan.
Apakah nanti ada pembagian peran antara kader Gerindra yang berada di pemerintahan dan DPR?
Enggak ada. Jadi begini, kita akan tetap mendukung pemerintah, baik yang di pemerintah maupun di parlemen. Hanya, kalau ada kebijakan yang kurang tepat tentu kita boleh mengkritisi dan memberikan masukan. Namun, ada adab dan etikanya. Intinya kita akan konstruktif terus, dalam arti kata kalau kebijakan baik. Yang pasti Gerindra posisinya jelas, prorakyat.
Seperti apa Partai Gerindra memegang etika berkoalisi dalam menjalankan fungsi dan tugas DPR RI untuk mengawasi pemerintah?
Jadi, ada etika berkoalisi dan kami tidak ingin dianggap tidak memenuhi etika berkoalisi. Berkoalisi itu harus beretika dan Gerindra tentu memegang etika itu.
Jadi, kalaupun mengevaluasi ada adab-adabnya. Lihat saja saya coba mengkritisi, lewat Twitter, mengkritisi Menteri Agama dan BPJS. Itu kan begitu sopan saya mengkritisi.
Mengapa harus menjaga etika berkoalisi?
Etika berkoalisi itu harus dijaga. Jangan sampai kami dianggap main dua kaki. Kami harus benar-benar mendukung pilihan politik Pak Prabowo, bergabung dengan pemerintah. Itu komitmen kita. (Zuq/P-4)
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Diharapkan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dapat memberikan atensi mengingat pesan Presiden Prabowo yang menekankan setiap pejabat harus berperilaku hidup sederhana.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Objek sengketa yang dibatalkan sesuai hasil banding PTUN merupakan SK AHU yang secara hukum tidak berlaku lagi.
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved