Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta setiap rapat koordinasi melibatkan seluruh jajaran, termasuk dari KPU. Hal itu supaya pemahaman tentang kepemiluan merata dari petugas di pusat hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sampai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
"Ini penting agar pemahaman yang sama tidak hanya level provinsi, tetapi sampai level paling bawah karena beberapa persoalan muncul dari bawah," kata Ketua Bawaslu Abhan.
Menurutnya, kegiatan evaluasi merupakan salah satu sarana apresiasi kepada mitra kerja strategis Bawaslu saat melakukan pengawasan Pemilu 2019 di Jawa Timur. Keberhasilan pemilu lalu, menurutnya, merupakan kerja bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Bukan kerja salah satu pihak. Bawaslu tidak bisa bekerja maksimal jika tidak dibantu stakeholder penyelenggara pemilu dan beberapa kementerian atau lembaga yang terkait," ujarnya.
Menurut Abhan, kegiatan evaluasi merupakan keniscayaan dari proses yang panjang untuk membuka diri. Catatan beberapa kekurangan baginya bakal diperbaiki agar tidak terulang pada masa berikutnya.
Abhan juga mengingatkan agar petahana pada Pilkada 2020 tidak memobilisasi para aparatur sipil negara (ASN). Abhan menegaskan pihaknya akan terus mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020 secara ketat. Menjadi tupoksi dan wewenang Bawaslu untuk memetakan potensi yang rawan pelanggaran.
Abhan memuji inisiatif Bawaslu Jatim yang pertama kali membuat acara yang mempertemukan jajaran Bawaslu dan KPU se-Provinsi Jatim. Kegiatan semacam ini diharapkan bisa digelar oleh Bawaslu provinsi di wilayah lain.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Jatim Mohammad Amin menyatakan koordinasi yang baik antarpenyelenggara pemilu dan stakehoder terkait akan meningkatkan kinerja dalam Pilkada 2020.
Jika hubungan KPU dan Bawaslu harmonis, hal itu bisa menepis berbagai serangan dari luar dan semua bisa dijawab dengan mudah. Kalau sebaliknya, akan terjadi kekacauan "Saya percaya banyak persoalan akan diselesailan dengan mudah di Pilkada 2020." (Cah/Ant/P-1)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.
Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.
"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Bila pemberian asuransi direalisasikan, perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved