Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta setiap rapat koordinasi melibatkan seluruh jajaran, termasuk dari KPU. Hal itu supaya pemahaman tentang kepemiluan merata dari petugas di pusat hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sampai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
"Ini penting agar pemahaman yang sama tidak hanya level provinsi, tetapi sampai level paling bawah karena beberapa persoalan muncul dari bawah," kata Ketua Bawaslu Abhan.
Menurutnya, kegiatan evaluasi merupakan salah satu sarana apresiasi kepada mitra kerja strategis Bawaslu saat melakukan pengawasan Pemilu 2019 di Jawa Timur. Keberhasilan pemilu lalu, menurutnya, merupakan kerja bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Bukan kerja salah satu pihak. Bawaslu tidak bisa bekerja maksimal jika tidak dibantu stakeholder penyelenggara pemilu dan beberapa kementerian atau lembaga yang terkait," ujarnya.
Menurut Abhan, kegiatan evaluasi merupakan keniscayaan dari proses yang panjang untuk membuka diri. Catatan beberapa kekurangan baginya bakal diperbaiki agar tidak terulang pada masa berikutnya.
Abhan juga mengingatkan agar petahana pada Pilkada 2020 tidak memobilisasi para aparatur sipil negara (ASN). Abhan menegaskan pihaknya akan terus mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020 secara ketat. Menjadi tupoksi dan wewenang Bawaslu untuk memetakan potensi yang rawan pelanggaran.
Abhan memuji inisiatif Bawaslu Jatim yang pertama kali membuat acara yang mempertemukan jajaran Bawaslu dan KPU se-Provinsi Jatim. Kegiatan semacam ini diharapkan bisa digelar oleh Bawaslu provinsi di wilayah lain.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Jatim Mohammad Amin menyatakan koordinasi yang baik antarpenyelenggara pemilu dan stakehoder terkait akan meningkatkan kinerja dalam Pilkada 2020.
Jika hubungan KPU dan Bawaslu harmonis, hal itu bisa menepis berbagai serangan dari luar dan semua bisa dijawab dengan mudah. Kalau sebaliknya, akan terjadi kekacauan "Saya percaya banyak persoalan akan diselesailan dengan mudah di Pilkada 2020." (Cah/Ant/P-1)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.
Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.
"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Mantan komisioner KPU pada masa jabatan 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, mengaku kecewa karena negara tak kunjung memenuhi haknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved