Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PERTEMUAN antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman disebut-sebut sebagai politik dua kaki. Namun, pengamat politik Adi Prayitno berpandangan sebaliknya.
"Gak ada politik dua kaki. Jangan selalu dikaitkan dengan politik dua kaki tapi komitmen NasDem yang ingin sebagai mitra kritis saya kira layak dukung karena memang posisi oposisi kan lemah," kata Adi dihubungi, Minggu (3/11).
Menurutnya keduanya bisa saja menjadi mitra kritisi, jika ada kebijakan pemerintah yang tidak membuat masyarakat sejahtera. Peran NasDem juga bisa mengingatkan Presiden dan pemerintah.
"Kalau dibaca secara umum, NasDem ini mendorong agar ada oposisi yang juga kuat. Karena dengan kondisi yang seperti ini oposisi sangatlah lemah. Hanya PKS yang istiqamah dan konsisten berseberangan dengan pemerintah," ujar Adi.
Menurutnya sudah menjadi tugas NasDem yang bisa menjembatani antara oposisi dengan pemerintah.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan bahwa ada tiga kesepakatan yang ditandatangani bersama yaitu kesepakatan menghormati posisi partai politik masing-masing sehingga demokrasi tetap berjalan dengan baik.
"Kesepakatan kedua adalah sama-sama mengedepankan Akhlakul Karimah, keteladanan, dan kebajikan di ruang publik," ujar Willy.
Sedangkan kesepakatan ketiga ialah sama-sama menjaga nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila yang kemudian bersikap tegas terhadap aksi intoleransi, radikalisme, terorisme dan sebagainya.
"Yang dibahas waktu itu diskusinya yang sangat berat Pak Sohibul iman berbicara mengenai trust dalam kondisi kebangsaan," tutupnya. (OL-8)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved