Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengaku hubungannya dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri masih terjalin baik.
"(Hubungan dengan Megawati) masalah sih enggak ada kalau dari saya, saya jawab apa adanya," ucap Surya di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis, (31/10).
Baca juga: Kasus Impor Bawang Putih, KPK Periksa Direktur Kementan
Surya menegaskan tak ada keretakan antara Partai Nasdem dengan PDIP. Surya menyampaikan hal tersebut guna meluruskan viral video Megawati yang menolak menjabat tangannya saat pelantikan anggota DPR. Sebagian pihak memaknainya sebagai keretakan hubungan politik.
Selain itu, Surya juga mengomentari kedekatan NasDem dan PKS belakangan ini. Menurutnya, hubungan antar partai politik harus tetap terjaga. Sehingga kunjungan yang dilakukan NasDem ke PKS juga hal biasa.
"Apa yang salah kalau NasDem berkunjung ke kantor PKS, berangkulan dan saling menghormati antara kami baik di luar maupun di dalam. Enggak ada yang salah," tutur Surya.
NasDem, sambungnya berencana akan menemui Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Rencana tersebut menunggu waktu yang tepat.
"Kita cari waktu saja. Kalau sekarang kita lakukan dua tiga hari empat hari ini dianggap karena melodrama lagi," pungkasnya. (OL-8)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved