Kamis 31 Oktober 2019, 20:00 WIB

Kasus Impor Bawang Putih, KPK Periksa Direktur Kementan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Kasus Impor Bawang Putih, KPK Periksa Direktur Kementan

MI/Rommy Pujianto
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian Ismail Wahab. Ia diperiksa dalam kasus dugaan suap impor bawang putih yang menjerat tersangka anggota DPR Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra.

"KPK mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait dengan dokumen pengurusan kuota impor yang disita KPK dari penggeledahan sebelumnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (31/10).

Dalam kasus itu, I Nyoman Dhamantra diduga kuat menerima commitment fee dari bos PT Cahaya Sakti Argo (CSA) Chandry Suanda alias Afung untuk mengurus proses izin impor bawang putih.

Kemudian fee yang dijanjikan yakni sekitar Rp1.700 hingga Rp1.800 per kilogram bawang putih yang diimpor. KPK menduga uang tersebut diberikan agar proses perizinan impor bawang putih 2019 sebanyak 20.000 ton dapat terealisasi.

Baca juga : Kasus Impor Ikan Perindo, KPK Periksa Dirjen Kemendag

Pada perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan itu, selain I Nyoman Dhamantra KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka.

Tersangka yang berperan sebagai pemberi, yaitu tiga orang dari unsur swasta masing-masing Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar.

Sedangkan sebagai penerima, yakni anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri sebagai orang kepercayaan I Nyoman, dan Elviyanto dari unsur swasta.

Chandry merupakan pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) yang bergerak di bidang pertanian dan diduga memiliki kepentingan dalam mendapatkan kuota impor bawang putih. Chandry dan Doddy diduga bekerjasama untuk mengurus izin impor bawang putih. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More