Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI bersama pemerintah dalam waktu dekat akan membahas implementasi dana Otonomi Khusus Papua. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan pun akan segera bertemu komisi terkait untuk membahas soal otsus tersebut.
"Rapat itu nantinya antara komisi XI dan pemerintah untuk mendengar kan rencana implenentasi Pemerintah yang telah memastikan tetap menggelontoran dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat pada 2020," kata Sufmi saat dihubungi, Minggu (27/10).
Kepastian tersebut didapatkan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui postur sementara APBN 2020 terkait dengan dana transfer ke daerah termasuk dana Otsus di dalamnya.
"Jika dilihat dana Otsus Papua menjadi Rp21,4 triliun sehingga meningkat 2,1 persen dibandingkan 2019," ungkapnya.
Diketahui, untuk Otsus Papua dan Papua Barat, dana Otsus yang diberikan sebesar Rp8,3 triliun akan dibagi berdasarkan persentase 70% sampai 30% persen pada 2020.
Baca jjuga : Pengungsi Wamena Capai 11.410 Orang
Selain dana Otsus ada juga Dana Tambahan Infrastuktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp4,6 triliun "Porsinya memperhatikan usulan daerah yang memiliki prioritas infrastuktur tinggi," imbuhnya.
Selain itu, menurutnya adanya kebijakan baru dimana penggunaan anggaran Otsus harus ada perbaikan fokus dan prioritas penggunaan terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Sedangkan, terkait dengan evaluasi dan pengawasan dengan penggunaan anggaran atau APBN menjadi salah satu tugas pokok dari DPR.
"Seperti apa evaluasinya, tentu menunggu bagaimana Pemerintah melakukan penyerapan anggaran, terkait dengan dana otsus untuk tahun anggaran 2020, sudah disepakati di antara pemerintah dan DPR," tambahnya.
"Tentu, DPR berharap mata anggaran otsus untuk Papua dan Papua Barat tersebut bisa disalurkan dengan prinsip yang sudah disepakati bersama, tepat sasaran dan tepat gun," tutupnya. (IOL-7)
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq hadir langsung di SMAN 1 Manokwari, Papua Barat, untuk menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, Selasa (25/11).
Penemuan kasus baru Tuberkulosis (TBC) di daerah itu hingga Juli 2025 mencapai 550 kasus, bahkan ada pasien yang sudah menunjukkan resisten obat.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menjanjikan besaran dana otonomi khusus atau dana otsus Papua untuk 2026 sama dengan tahun ini
Dana Otsus memiliki karakteristik yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga. Menurutnya, dana ini tidak bisa diperlakukan semata sebagai urusan teknis fiskal.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Mandenas mengatakan aspirasi soal pendidikan gratis menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dana Otsus.
Kepada masyarakat Aceh, Anies Baswedan menyatakan ingin mengelola dana otonomi khusus (otsus) per pos sesuai kebutuhan pembangunan.
Pemerintah Pusat didorong untuk segera melakukan intervensi dan segera memeriksa para pejabat terkait yang mengurus pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved