Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI ditemui oleh tiga ketua umum partai politik yang tidak mendukungnya saat Pilpres 2019 lalu, Presiden Joko Widodo hanya merestui Gerindra untuk ikut bergabung ke Kabinet Indonesia Maju.
Tak Tanggung-tanggung, 2 politikus Gerindra Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo ditunjuk Jokowi menempati pos kementerian di Kabinet Indonesia Maju.
Kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10) Jokowi mengungkapkan, pilihannya jatuh kepada Gerindra karena Indonesia menganut demokrasi gotong-royong.
Baca juga : Prabowo Sebut Tiga Dimensi Ancaman Keamanan
"Kita ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi seperti di negara lain, demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong. Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, kenapa tidak," katanya.
Ia pun menegaskan, penempatan pos kementerian untuk kader Gerindra sudah didaasari pada kemampuan dan pengalaman masing-masing. Contohnya, saat menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
"Ya memang pengalaman beliau. Pengalaman besar beliau ada di situ," tandasnya. (OL-7)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved