KPK Dalami Pemberian Suap ke Pejabat PTPN III

KOMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa Manager Keuangan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara bernama Rena sebagai saksi dalam kasus dugaan suap distribusi gula impor untuk tersangka pengusaha Pieko Nyotosetiadi.

Saksi yang dipanggil diduga mengetahui dugaan pemberian suap kepada pejabat PTPN III.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait proses pemberian suap dari tersangka PNO (Pieko Nyotosetiadi) kepada pejabat PTPN III," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (22/10) malam.

Selain itu, komisi juga memanggil Plt Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Seger Budiharjo. Ia sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pieko. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan KPK.

"Yang bersangkutan mengirimkan surat tidak bisa memenuhi panggilan. Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang," ucap Febri.

Baca juga : KPK Siap Hadapi Praperadilan Imam Nahrawi

KPK total telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus tersebut. Selain Pieko, komisi juga menetapkan Direktur Utama PTPN III nonaktif Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana.

Pieko Nyotosetiadi adalah pemilik dari PT Fajar Mulia Transindo dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula. KPK menduga ada pemberian hadiah atau janji senilai 45.000 dollar AS sebagai fee terkait distribusi gula di PTPN III (Persero) tahun 2019 dari Pieko kepada Dolly dan Kadek.

Sebagai yang diduga menerima, Dolly dan Kadek disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Pieko yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-7)