Publik Nantikan Perbaikan Kepemiluan

PADA periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo diharapkan  mampu meninggalkan warisan yang bisa memperkukuh kualitas pemilu dan demokrasi. Mulai regulasi pemilu yang harus betul-betul berkontribusi bagi terselenggaranya pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia), dan jujur serta adil (jurdil).

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memberi catatan tegas bahwa perlu ada regulasi pemilu dan pilkada yang betul-betul rasional dan mempermudah pelaksanaan kepemiluan di Indonesia.

“Pemilu serentak yang lalu dengan 5 surat suara itu berat bagi penyelenggara pemilih dan peserta pemilu kita. Diharapkan memang bisa melakukan konsolidasi penjadwalan pemilu menyesuaikan dengan rasionalitas dan jaminan kualitas penyelenggara pemilu kita,” ujarnya ketika dihubungi, pekan lalu.

Titi menuturkan perbaikan tersebut harus bisa diimplementasikan untuk kepentingan Pemilu Serentak 2024 mendatang. Pemerintah semestinya mempertimbangkan penyusunan jadwal yang rasional untuk penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan diikuti juga dengan pilkada di seluruh Indonesia.

“Karena 2024 itu akan bersama­an semua. Kalau belajar dari Pemilu 2019 tidak mungkin pilkada serentak dibarengi dengan pileg dan pilpres. Ini yang harus dievaluasi dari penyelenggara kepemiluan kita,” ujarnya.

Menurut catatan Perludem, dalam perjalanan periode pertamanya, Presiden Jokowi telah melaksanakan empat kali pemilu serentak. Pelaksanaannya meliputi tiga kali pilkada di 2015, 2017, dan 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

Realisasi penyelenggaraannya cukup sukses, tetapi menurut Titi, ada beberapa catatan yang harus dibenahi dalam pemerintahan periode kedua Jokowi yang kali ini didampingi Ma’ruf Amin.

Pilkada Serentak 2015 merupakan pilkada yang bisa dikatakan eksperimental. Pilkada serentak pertama yang dilakukan dalam sejarah perjalanan elektoral kepemiluan di Indonesia.

Dinamika yang terjadi kala itu terdapat dualisme kepemimpinan­ partai politik (parpol), yaitu Golkar dan PPP imbas keterbelahan pasca-Pemilu 2014.

Fenomena calon tunggal juga terjadi di pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018. Menurut Titi, regulasi pencegahan terhadap adanya calon tunggal dalam pilkada merupakan salah satu pekerjaan rumah Jokowi-Ma’ruf Amin. (Uta/P-2)