Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut, partainya mendapat dua jabatan menteri di Pemeritahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal itu disampaikan usai ia dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta, oleh Jokowi.
"Kan yang dipanggil dua (Prabowo dan Edhy), jadi berapa? Ya yang dipanggil dong," kata Prabowo saat ditanya berapa jatah menteri untuk Gerindra.
Prabowo mengaku diminta Jokowi untuk membantu pemerintahan di bidang pertahanan. Sementara untuk Edhy, Prabowo menyebut akan disampaikan langsung oleh Jokowi Rabu (23/10) nanti.
Baca juga: PKS: Kami Juga Dirayu Masuk Koalisi, Kami Tolak
Ikhwal jabatan menteri yang diminta Jokowi sebagai penegasan ucapan Prabowo saat bertemu beberapa waktu lalu siap membantu kabinet jika diminta. Ia menegaskan siap membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Saya sudah sampaikan keputusan kami partai Gerindra apabila diminta siap bantu, hari ini resmi diminta," ujarnya. (OL-1)
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Agenda pemanggilan ini juga berkaitan dengan penyesuaian regulasi hukum terbaru yang berlaku di Indonesia.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved