Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah merampungkan susunan kabinet yang akan membantu kepemimpinannya di periode kedua. Nama-nama yang masuk ke dalam kabinet tersebut akan diumumkan tidak lama setelah Jokowi bersama Ma'ruf-Amin dilantik sebagai presiden dan wakil presiden oleh MPR pada 20 Oktober.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, siapapun yang masuk ke dalam kabinet harus mampu membantu Jokowi mewujudkan visi misi pemerintahannya. Tanpa memandang asal usul partai pengusung, partai non pengusung, maupun kalangan profesional non partai.
"Pertimbangan beliau (Jokowi) adalah visi misi yang diterima rakyat. Jadi kalau masuk ke dalam (kabinet) terima visi misi presiden. Jangan bawa visi misi baru," tutur Johnny di Jakarta, Kamis (17/10).
Baca juga: Panglima TNI: Pelantikan Presiden Pertaruhan Nama Baik NKRI
Johnny melanjutkan, anggota kabinet baru nanti juga wajib meningkatkan kinerja dari kabinet yang ada sebelumnya. Selain itu, dikatakan oleh Johnny dalam menyusun kabinet NasDem meyakini presiden sangat mengutamakan soliditas di dalam koalisi untuk menjaga kekompakkan kabinet ke depan.
"Bisa melakukan koordinasi yg baik di anggota kabinet, bukan kerja sendiri-sendiri," ungkapnya.
Secara tegas Johnny mengatakan, jika Jokowi merasa perlu melebarkan sayap susunan koalisi demi mempercepat terwujudnya visi misi pemerintahan, NasDem siap mendukung keputusan tersebut. NasDem menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogratif.
"Kalau Pak Jokowi merasa (Gerindra dan Demokrat) baik dan perlu memperlebar koalisi maka tentu kita dukung. Tapi kalau Pak Jokowi belum merasa perlu sekarang atau tidak sama sekali ya kita tetap dukung itu," papar Johnny. (OL-8)
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved