Kamis 17 Oktober 2019, 18:30 WIB

Panglima TNI: Pelantikan Presiden Pertaruhan Nama Baik NKRI

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Panglima TNI: Pelantikan Presiden Pertaruhan Nama Baik NKRI

ANTARA/Nova Wahyudi
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan pengarahan saat Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden

 

PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa marwah dan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipertaruhkan dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

TNI dan Polri diakuinya bakal bergandengan tangan dengan seluruh kementerian/lembaga, termasuk lapisan masyarakat guna memastikan kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan kesuksesan acara pelantikan tersebut.

Hal itu dikemukakan Hadi saat memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan dalam Rangka Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (17/10).

Hadir pula Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI AL Laksamana Siwi Sukma Adji, Wakil Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya Fahru Zaini Isnanto, serta sejumlah pejabat utama TNI dan Polri.

"Laksanakan koordinasi ketat, baik dengan satuan atas, samping maupun satuan bawah. Laksanakan pula koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait lainnya. Hilangkan ego sektoral yang sempit. Saatnya kita berbuat untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara,” ujar Panglima TNI.

Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah melaksanakan satu agenda politik nasional yang sangat besar, yaitu tahapan Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan tertib dan aman.

Menurut dia, realitas tersebut tidak lepas dari jerih payah seluruh prajurit TNI dan Polri dimana pun berada dan bertugas.

"Saya sangat bangga dan menyampaikan terima kasih yang tulus atas pelaksanaan tugas tersebut, yang tentu juga disertai pengorbanan dan doa dari keluarga di rumah. Kalian telah menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, sekaligus menunjukkan bahwa TNI dan Polri akan selalu bersinergi dengan seluruh komponen bangsa," kata dia.


Baca juga: Hanya 41% yang Menilai Kinerja Jokowi Baik


Pelaksanaan apel gelar pasukan tersebut, terang dia, tujuannya untuk memeriksa kesiapan akhir seluruh satuan, personel, alat perlengkapan, dan alutsista yang bakal digunakan.

"Pahami dan kuasai rincian tugas tersebut serta aturan pelibatan dalam menghadapi setiap perkembangan situasi. Seluruh komandan satuan harus senantiasa memastikan anggotanya memahami siapa berbuat apa, agar tidak terjadi gangguan dalam pelaksanaan tugas," tegasnya.

Hadi menekankan agar setiap personel yang terlibat untuk terus memelihara kewaspadaannya terhadap berbagai perkembangan situasi yang terjadi. Diharapkan setiap informasi yang masuk dapat diolah dengan cermat.

"Hal itu dilakukan agar kita tidak melewatkan intelijen sekecil apapun. Kegagalan memahami informasi akan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat dan dapat membahayakan pelaksanaan tugas,” kata Hadi.

Ia menambahkan pasukan gabungan yang diterjunkan untuk mengamankan acara pelantikan presiden dan wakil presiden sebanyak 30 ribu personel. Pengamanan ring satu di bawah tanggung jawab Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres), ring dua diserahkan kepada TNI, dan ring tiga menjadi tanggung jawab gabungan antara TNI, Polri, dan unsur pendukung lainnya.

Mengenai pengamanan objek vital, imbuhnya, sasaran pengamanan ialah presiden/wakil presiden berikut keluarganya, tamu undangan luar negeri seperti kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khusus. Pengamanan diberikan sejak kedatangan, perjalanan menuju penginapan, hingga Gedung DPR/DPR.

Sedangkan pengamanan sarana prasaran dan tempat-tempat perekonomian tetap menjadi konsentrasi dengan perimeter yang sudah ditentukan.

"Beberapa titik kritis yang harus diperkuat diantaranya adalah gedung DPR/MPR, Istana Presiden, Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma, PLN, Pertamina, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu untuk diamankan termasuk Glodok dan Jembatan Tiga," tandasnya. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More