Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
RELAWAN menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pelantikannya dan wakil presiden terpilih, Ma’ruf Amin, 20 Oktober, dilangsungkan secara sederhana.
Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menegaskan, meski kecewa, para relawan mendukung penuh permintaan Jokowi yang ingin pelantikannya berlangsung penuh kesederhanaan dan kehikmatan.
"Bapak Presiden inginkan acara yang digagas relawan untuk tidak dilaksanakan secara berlebihan. Parade budaya, karnaval dan pawai kebudayaan nusantara dibatalkan. Gajah Projo yang sudah dipersiapkan untuk tampil juga dengan berat hati tidak jadi beraksi. Jangankan gajah, kami pun bersedih dan berat hati. Tapi ini kami sambut positif," ujar Budi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (16/10).
Bersama sukarelawan dari pelbagai elemen, Budi mengatakan bahwa Projo berencana menggelar perayaan Inagurasi pada 20 Oktober sama seperti 5 tahun lalu. Ia mengklaim ratusan ribu massa Projo dari pelbagai daerah sudah bergerak menuju Jakarta untuk menggelar syukuran atas pelantikan Jokowi-Amin.
"Tetapi, karena berbagai pertimbangan termasuk suasana sederhana dan hikmat, kami memahami, dengan berat hati kita batalkan. Kami juga mohon maaf kepada seluruh relawan dan pendukung Jokowi untuk memahami kondisi ini," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, pada prinsipnya Presiden Jokowi sangat mengapresiasi dan bangga atas berbagai upaya relawan dan segenap komponen masyarakat untuk mengadakan syukuran, mulai karnaval dan parade budaya dengan melibatkan massa cukup besar.
Jokowi, jelasnya, ingin segera bekerja, sehingga tidak perlu ada kesenangan yang berlebihan. "Tak perlu ada euforia agar teman-teman yang menyiapkan tidak kecewa. Langsung bekerja itu yang ditunggu masyarakat," jelas mantan Panglima TNI itu.
Keinginan perayaan pelantikannya dan Amin berlangsung sederhana disampaikan Presiden Jokowi kala menerima kepada pimpinan MPR yang datang ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10).
"Saya menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja, tetapi juga tanpa mengurangi kehikmatan dan keagungan acara itu," imbuhnya.
Terkait adanya keinginan relawan yang ingin mengadakan syukuran atas pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin, Presiden Jokowi hanya mengatakan, "Ya, kalau mau syukuran juga tidak apa-apa, kan, syukuran," ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan. (OL-8)
Profil Immanuel Ebenezer, dari relawan Jokowi hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini tersangka KPK kasus pemerasan sertifikat K3.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
NAMA Menteri BUMN Erick Thohir terus digadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Apalagi dengan kepastian Muhaimin Iskandar
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menanggapi dirinya masuk sebagai usulan calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024
Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru tentang dinamika elektoral tokoh menjelang Pilpres 2024. mayoritas pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lebih mendukung Ganjar Pranowo
Ia menilai merusuhan yang menelan korban tewas hingga 10 orang itu seharusnya tak boleh terjadi.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved