Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
POLITIKUS PDIP Effendy Sianipar berharap seluruh komponen bangsa bisa menjaga suasana yang kondusif serta keamanan menjelang pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada Minggu (20/10) mendatang.
Anggota DPR RI dari daerah pemiilihan (dapil) Riau I tersebut menambahkan, sejatinya menjaga keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat polisi dan TNI. Namun, kata Effendi, seluruh lapisan masyarakat haru membantu mengamankan tugas itu.
"Semua komponen bangsa punya kewajiban menjaga kondisi yang kondusif pada pelantikan Presiden nanti," ujar Effendy Sianipar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/10).
Effendi meminta masyarakat tidak menggelar unjuk rasa menjelang ataupun saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung. Karena, menurut Effendi, pihak kepoilisian sudah jelas-jelas melarang adanya aksi unjuk rasa tersebut.
"Menjaga suasana kondusif salahsatunya tidak menggelar aksi unjukrasa. Kita harus mematuhi semua aturan yang ada," jelasnya.
Lebih lanjut Effendy mengatakan, proses pilpres 2019 telah berlalu. Presiden Jokowi dan Wapres KH Mar’uf Amin sudah terpilih secara demokrasi dan sesuai aturan.
Apabila masih ada kelompok yang tidak terima atas keputusan tersebut, politikus PDIP itu menegaskan bisa dilakukan pada lima tahun mendatang di Pilpres selanjutnya.
“Pilpres telah selesai, rakyat sudah menentukan pilihan dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sudah memutuskan. Jadi kalau rakyat sudah memutuskan, harusnya semua juga menerima. Saat kita semua membangun bangsa ini. Mari kita dukung pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan," tegas Effendy. (Ssr/OL-09)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved