Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
POLITIKUS PDIP Effendy Sianipar berharap seluruh komponen bangsa bisa menjaga suasana yang kondusif serta keamanan menjelang pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada Minggu (20/10) mendatang.
Anggota DPR RI dari daerah pemiilihan (dapil) Riau I tersebut menambahkan, sejatinya menjaga keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat polisi dan TNI. Namun, kata Effendi, seluruh lapisan masyarakat haru membantu mengamankan tugas itu.
"Semua komponen bangsa punya kewajiban menjaga kondisi yang kondusif pada pelantikan Presiden nanti," ujar Effendy Sianipar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/10).
Effendi meminta masyarakat tidak menggelar unjuk rasa menjelang ataupun saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung. Karena, menurut Effendi, pihak kepoilisian sudah jelas-jelas melarang adanya aksi unjuk rasa tersebut.
"Menjaga suasana kondusif salahsatunya tidak menggelar aksi unjukrasa. Kita harus mematuhi semua aturan yang ada," jelasnya.
Lebih lanjut Effendy mengatakan, proses pilpres 2019 telah berlalu. Presiden Jokowi dan Wapres KH Mar’uf Amin sudah terpilih secara demokrasi dan sesuai aturan.
Apabila masih ada kelompok yang tidak terima atas keputusan tersebut, politikus PDIP itu menegaskan bisa dilakukan pada lima tahun mendatang di Pilpres selanjutnya.
“Pilpres telah selesai, rakyat sudah menentukan pilihan dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sudah memutuskan. Jadi kalau rakyat sudah memutuskan, harusnya semua juga menerima. Saat kita semua membangun bangsa ini. Mari kita dukung pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan," tegas Effendy. (Ssr/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved