Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
WALI Kota Medan Dzulmi Eldin yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan.
Politikus Partai Golkar yang tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 12.00 WIB tak bicara sedikit pun ketika ditanyai awak media seputar OTT yang menjeratnya.
Ia hanya terdiam saat dibawa masuk ke dalam Gedung KPK dan enggan buka suara soal dugaan setoran uang dari dinas-dinas setempat kepada dirinya.
KPK melakukan OTT yang menjaring Dzulmi bersama enam orang lainnya pada Selasa (15/10) hingga Rabu (16/10) dinihari. Total ada tujuh orang yang diamankan KPK. Dalam OTT ini dan KPK juga mengamankan duit senilai Rp200 juta.
"Uang yang diamankan lebih dari Rp200 juta. Diduga uang tersebut praktek setoran dari dinas-dinas setempat dan sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (16/10).
Menurut Febri, OTT yang dilakukan KPK itu selain menjaring Walikota Dzulmi juga menyeret sejumlah orang yakni kepala dinas pekerjaan umum, protokoler dan ajudan wali kota, dan pihak swasta.
Para pihak yang diamankan kini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK akan menentukan status hukum mereka dalam waktu 1x24 jam. (OL-09)
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Inhutani V Jakarta.
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved