Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
NEGARA memastikan prosesi pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai preisden dan wakil presiden periode 2019-2024 berjalan aman dan lancar.
Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pelantikan akan berlangsung pukul 14.30 WIB di Gedung DPR/MPR 20 Oktober mendatang.
Berdasarkan rapat koordinasi gabungan yang dilakukan MPR dengan Panglima TNI dan Kapolri situasi keamanan jelang proses pelantikan presiden dipastikan kondusif. Prosedur keamanan dilakukan secara ketat mulai dari titik keberangkatan presiden ke DPR hingga Istana.
"Diantsipasi dengan kekuatan penuh dengan alat dan kelengkapan yang ada yang sudah disipakan TNI dan Polri," tutur Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/10).
Selain pengamanan untuk Jokowi dan Ma'ruf Amin, MPR juga memastikan keamanan bagi tamu-tamu kenegaraan yang hadir memenuhi undangan pelantikan.
Baca juga : Penangkapan Terduga Teroris Tidak Terkait Pelantikan Presiden
Pihak keamanan juga akan disiagakan untuk memberi pengawalan kepada anggota DPR yang juga akan ikut hadir menghadiri prosesi pelantikan.
"Pesan kami dari Senayan bersama Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pelantikan Presiden harus berlangsung khidmat," ujarnya.
Adapun jumlah undangan khusus yang dipastikan hadir dalam acara pelantikan Jokowi-Amin antara lain 2 kepala negara, 4 kepala pemerintahan, 9 utusuan khusus, dan 157 lebih duta besar.
Terkait pelarangan kegiatan unjuk rasa saat proses pelantikan berlangsung, Bamsoet menuturkan bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar keamanan dan kelancaran acara pelantikan.
"Itu untuk mengantisipasi pada pihak keamanan. Mari lah kita menjaga nama baik kita di mata internasional. Itu aja harapan saya," tutur Bamsoet.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bisa turut mensukseskan pelaksanaan pelantikan presiden sebagai agenda 5 tahunan yang kontitusional. Puan berharap acara pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung sakral dan khidmat.
"ini peristiwa 5 tahunan yang akan menjadi sangat krusial bagi bangsa Indonesia," tuturnya.
Baca juga : Sri Mulyani Temui Presiden dan Mensesneg. Soal Kabinet Jilid II?
Puan melanjutkan, kelancaran prosesi pelantikan presiden selaku kepala negara harus terjamin agar tidak terjadi kekosongan kepala pemerintahan setelah tanggal 20 Oktober.
Untuk itu MPR dan DPR memang beralasan cukup kuat untuk memberlakukan pengamanan ekstra pada tanggal 20 Oktober.
"Jadi bahwa terkait antisipas keamanan ekstra ketat ya memang harus dilakukan agar bisa memberikan pandangan positif pada dunia internasional bahwa Indonesia aman bisa melantik presiden secara khidmat, tertib, damai, nyaman dengan saling menghormati dan menghargai," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Mohammad Iqbal memastikan tidak ada ancaman teror pada tanggal 20 Oktober mendatang. Iqbal menyebut rencana aksi bom bunuh diri yang baru terungkap di Yogyakarta tidak berkaitan dengan acara pelantikan presiden.
"Tidak ada kaitannya dengan kegiatan pelantikan presiden. Kegiatan pelantikan presiden dipastikan berlangsung aman," jelasnya. (OL-7)
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved