Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
MANAJEMEN PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) menyatakan prihatin setelah direktur utama perusahaan itu, Darman Mappangara, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Inti Gede Pandit Andika Wicaksono menyatakan mereka akan bersikap kooperatif serta menghormati langkah yang ditempuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses hukum yang berlaku.
"Perusahaan pun percaya pihak KPK akan menjalankan tanggung jawab dan kewenangan sepenuhnya dalam rangka penegakan hukum," kata Gede di Bandung, kemarin.
Dengan penetapan Darman sebagai tersangka, Gede menyebut hal itu tidak menggangu kinerja perusahaan. Menurut dia, PT Inti masih beroperasi normal.
KPK pada Rabu (2/10) mengumumkan penetapan Darman sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus suap. Kasus yang dimaksud terkait pengadaan pekerjaan baggage handling system pada PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP) yang dilaksanakan PT Inti pada 2019.
Darman diduga memerintahkan staf PT Inti, Taswin Nur, memberikan sejumlah uang kepada Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam. Tujuannya, Andra mengarahkan PT APP menunjuk langsung PT Inti sebagai penggarap proyek BHS. Proyek bernilai Rp86 miliar itu dioperasikan PT APP.
Andra juga diduga mengarahkan Executive General Manager Divisi Airport Maintainance Angkasa Pura II Marzuki Battung menyusun spesifikasi teknis terkait proyek tersebut. Padahal, berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT Inti terlalu mahal.
Andra bahkan mengarahkan Direktur PT APP Wisnu Raharjo mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT Inti. Hal itu dilakukan agar uang muka segera cair sehingga PT Inti bisa menggunakannya sebagai modal awal.
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per Maret 2019 yang ditilik di situs e-lhkpn.kpk.go.id, Dirut PT Inti memiliki harta Rp1,63 miliar. Harta tidak bergerak Darman terdiri atas lima tanah dan bangunan di Bandung senilai Rp2,3 miliar.
0Kemudian harta bergerak meliputi satu unit mobil Honda HR-V SUV 2014 Rp230 juta, Toyota Sienta MPV 2016 Rp229 juta, dan Land Rover Range 2010 Rp700 juta.
Ada pula harta bergerak lain senilai Rp166.096.000, dan harta setara kas Rp735.067698. Bos PT Inti itu memiliki utang Rp2,7 miliar. (Ant/Medcom/P-2)
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPKÂ menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
JURU Bicara KPK Budi Prasetyo perubahan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah bersifat sementara
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved