RKUHP Dikaji Mendalam Lagi

SEJUMLAH pasal kontroversial dalam rancangan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan dibahas lagi saksama dan mendalam antara pemerintah dan DPR periode 2019-2024.

Penundaan pengesahan RKUHP yang notabene RUU inisiatif pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9), dilakukan setelah pemerintah mendengarkan gelombang protes mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat. Selain RKUHP, ada empat RUU lain yang ditunda pengesahannya, yaitu RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Ketenagakerjaan.

Wapres Muhammad Jusuf Kalla mengatakan pemerintah dan DPR periode baru akan membahas lagi RKUHP.

"Pemerintah sejalan (RKUHP) untuk dibahas lebih lanjut lagi di DPR karena memang soal undang-undang itu membutuhkan public hearing," kata JK di sela rangkaian Sidang Umum PBB di New York, AS, Selasa (24/9) malam.

JK mengatakan revisi RKUHP sangat penting karena KUHP produk peninggalan Belanda yang berusia lebih dari 100 tahun itu harus menjawab perkembangan zaman. "Kejahatan yang dulu belum ada, sekarang ada. Contohnya kejahatan siber atau menyangkut teknologi," jelasnya.

JK mengakui, untuk mengesahkan suatu undang-undang diperlukan pandangan masyarakat. "Ada beberapa pasal yang masyarakat anggap kurang pas. Soal perzinaan, katakanlah, banyak orang berbeda-beda pendapat."

Sementara itu, demonstrasi ribuan mahasiswa berlangsung secara masif di Gedung DPR, Jakarta, juga di sejumlah daerah. Selain menolak pengesahan RKUHP, mereka juga mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK hasil revisi.

Gugat ke MK

Gayung tak bersambut. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan Presiden Jokowi tak akan menerbitkan perppu tersebut. Dia mengusulkan kelompok yang menolak UU KPK hasil revisi untuk mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstistusi. "Lewat MK, masak kita main paksa-paksa. Hargai mekanisme konstitusional, kecuali kita tidak menganggap negara ini negara hukum lagi," kata Yassona di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresasi unjuk rasa mahasiswa. Namun, dia menyesalkan terjadinya perusakan fasilitas publik. "Saya menyatakan bahwa kerusuhan hingga adanya pembakaran bukanlah perbuatan mereka (mahasiswa)," ujarnya di Senayan, Jakarta, kemarin.

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Seorang aktivis mahasiswa membawa poster saat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (25/9/2019).

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Marganamahendra juga mengecam aksi perusakan. "Teman-teman mahasiswa benar-benar steril dari oknum-oknum yang merusak," kata dia di Kantor LBH Jakarta, kemarin.

Polda Metro Jaya kini tengah menyelidiki dugaan penyusup di balik aksi perusakan. Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan pihaknya menangkap 94 pedemo pada insiden itu. Polisi menyita bom molotov, gir, batu, dan petasan. Di sisi lain, jumlah mahasiswa yang dirawat di sejumlah rumah sakit sebanyak 265 orang, dan dari kepolisian 39 orang.

Demonstrasi menolak RKUHP dan UU KPK hasil revisi terjadi lagi di sejumlah daerah, kemarin. Di Jakarta, ratusan pelajar SMA/SMK berpakaian pramuka, putih abu-abu, dan pakaian bebas melakukan aksi protes dan lempar batu terhadap aparat kepolisian di depan Gedung MPR/DPR. Aksi mereka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Saat ditangkap, mereka tidak bisa menjelaskan alasan berdemonstrasi. Mereka hanya diundang melalui pesan berantai via media sosial.

"Sekitar 200 siswa kita amankan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta, kemarin. (Mal/Fer/Put/Hym/Iam/YH/RF/PS/YP/FL/UA/X-4)