KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko meminta mahasiswa dan masyarakat yang berdemonstrasi menolak Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat memahami keinginan Presiden Joko Widodo. Kepala Negara sejak awal meminta RKUHP ditunda.
"Yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya bahwa pemerintah saat ini telah bersepakat dengan DPR untuk mengkaji lebih jauh tentang revisi UU KUHP (pengesahannya ditunda), berikutnya pertanahan, berikutnya pemasyarakatan, dan beberapa yang lain," kata Moeldoko.
Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam mengingatkan agar gerakan mahasiswa berhati-hati terhadap penunggang gelap yang memiliki agenda sendiri untuk menurunkan Presiden Jokowi.
Menurut Umam, setidaknya terdapat tiga elemen yang melakukan aksi turun ke jalan.
Pertama, gerakan mahasiswa dan aktivis yang memiliki agenda aksi yang orisinal fokus pada penggagalan revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU Kebakaran Hutan, RUU Pertahanan, RUU Keamanan Cyber, dan RUU Pertanahan.
Kedua, pihak yang mendukung Jokowi saat Pilpres 2019 tapi kemudian merasa kecewa dengan sikap Jokowi yang dianggap melemahkan KPK dan tunduk pada kepentingan oligarki.
Ketiga, penunggang gelap yang berusaha memanfaatkan gerakan mahasiswa yang mulai terkonsolidasi dengan baik, dengan menggeser isu ke arah sikap-sikap politik inkonstitusional lewat penggunaan tagar #turunkanJokowi dan menyuarakan untuk menggagalkan pelan-tikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.
Namun, Menko Polhukam Wiranto menjamin pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan lancar. Kondisi keamanan dalam negeri jelang pelantikan dipastikan kondusif.
"Kalau ditanya aman apa tidak, ya insya Allah terjaga. Karena proses (pemilu) yang sudah melalui jalan panjang, sudah tidak perlu lagi ada masalah yang menghambat proses itu (pelantikan)," ujar Wiranto. (Uta/Mal/Nur/Gol/Cah/P-1)
