Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA KPU Arief Budiman mengingatkan Pilkada 2020 jangan sampai terganggu jika terjadi keterlambatan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran pilkada.
"Tahapan pemilu kepala daerahnya tidak boleh terganggu atau terhalangi kalau tanggal 1 Oktober itu (NPHD) belum bisa ditandatangani," kata Arief Budiman.
Caranya, menurut dia, pe-nandatanganan NPHD tentunya harus bisa rampung sebelum jadwal pilkada serentak itu bergulir. Pilkada 2020 sebenarnya sudah dimulai jauh hari sebelum penandatangan NPHD, tapi tahapan yang membutuhkan biaya akan dimulai pada 1 November 2019.
KPU pada November 2019 ini akan menggelar sosia-lisasi pilkada ke masyarakat. Kemudian dilanjutkan 1 Januari 2020, KPU merekrut penyelenggaraan tingkat kecamatan. Sejak tahapan tersebut, KPU sudah membutuhkan anggaran baik biaya sosialisasi maupun untuk honorarium penyelenggara tingkat PPK, PPS, dan KPPS.
"Pemilu itu kan wajib sesuai perintah undang-undang dan wajib dibiayai oleh APBD," ujarnya.
Arief mengajak seluruh pihak yang terkait soal NPHD ini memiliki komitmen yang sama, yakni menyelesaikan prosesnya sebelum tahapan pilkada dimulai demi menyukseskan pilkada serentak.
Selain itu, Arief mengingatkan penyelengara pemilihan umum untuk memberikan prioritas terhadap kecepat-an informasi yang sampai ke publik di setiap tahapan Pilkada 2020.
"Kecepatan informasi ini dibutuhkan, karakteristik penting informasi itu cepat, ada kecepatan dan percepatan. Kalau tidak, Anda akan dilindas oleh gelombang waktu yang berjalan begitu cepat,'' kata Arief
Menurut Arief, tanpa kecepatan dan percepatan informasi, setiap penyelenggaraan pemilihan umum yang disuguhkan ke publik akan menjadi tidak bermakna sama sekali. Contohnya transparansi penyelenggaraan pemilu, kalau tidak didukung teknologi informasi, tak akan memiliki makna apa-apa.
"Teknologi informasi itu menjadi tidak bermakna juga kalau tidak cepat atau lambat. Contohnya KPU memutuskan sesuatu hari ini, tapi dipublikasikan bulan depan, itu sudah dilindas zaman," tukasnya (Mal/Cah/Ant/P-1)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved