BPK akan Beri Rekomendasi Dana Hibah Kemenpora

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait mekanisme pemberian hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Hibah sih sebenarnya boleh saja tapi untuk KONI sebaiknya memakai satker (satuan kerja) sendiri, khusus, nanti BPK merekomendasikan soal itu," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/9).

Pernyataan Ketua BPK mengomentari terseretnya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi atas kasus suap dana hibah dari Kemenpora kepada KONI.

Moermahadi menyebut urusan dana hibah KONI ini sempat dibahas BPK dengan Ketua KONI yang baru. Mekanisme pertanggungjawaban masih dibahas.

"Kemarin itu sebenarnya ketua KONI yang baru sempat menyampaikan juga, apakah nanti KONI itu dianggap sebagai satkernya Kemenpora. Jadi nanti dia punya DIPA sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu. Saya kira itu," ucapnya.

Terlepas dari urusan dana hibah KONI, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHS) semester I/2019 BPK ada empat kementerian/lembaga pusat yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), salah satunya Kemenpora.

Moermahadi menyebut ada laporan pertanggungjawaban keuangan Kemenpora yang menjadi catatan. Namun ia enggan mengaitkannya dengan kasus suap dana hibah KONI yang menjerat Menpora Imam Nahrawi.

"Nggak, bukan, kalau itu nggak dikaitin dengan itu. Laporan keuangan sesuai dengan standar, kewajaran gitu kan. Jadi nggak dikaitkan dengan itu. Tapi memang ada beberapa masalah pertanggungjawaban," ungkapnya.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari