Komisi III Saran Ambil Jalan Tengah Soal Dewan Pengawas

ANGGOTA Komisi III Muhammad Nasir Djamil menyarankan agar pemerintah dan DPR bisa mengambil jalan tengah terkait rencana pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jalan tengah tersebut diambil untuk mengakomodir pandangan DPR dan pemerintah terkait keberadaan dan fungsi Dewas KPK.

"Kemauan presiden begini, kemauan DPR begini. Di cari jalan tengah sehingga sebaik-baiknya urusan itu tengah. Makanya kita berharap presiden dan DPR bisa ambil jalan tengah," ujar Nasir saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan,Jakarta, Jumat (13/9).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat terkait pembentukan Dewas KPK. Menurut Jokowi, anggota Dewas akan diseleksi sendiri oleh presiden. Anggota Dewas terdiri dari akademisi dan aktivis antikorupsi. Jokowi tak ingin anggota Dewan Pengawas berasal dari kalangan politik, birokrat dan aparat penegak hukum aktif.

Menanggapi hal tersebut, Nasir menjelaskan hal teknis terkait pembentukan anggota Dewas dapat diatur lewat peraturan pemerintah hingga peraturan presiden. Ia berharap pembentukan anggota Dewas harus dilakukan dengan bijak.

"Semua lembaga kan ada Dewasnya. BI ada Dewas. Sudah ada contoh bagus dari pembentukan Dewas," paparnya.

Baca juga: Presiden: Dewan Pengawas Diambil dari Akademisi bukan Politisi

Nasir mengaku DPR masih memiliki cukup waktu untuk merampungkan daftar invetaris masalah (DIM) yang ada dalam revisi UU KPK jelang berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 2014-2019. Kendati demikian dirinya juga membuka peluang apabila memang belum bisa selesai dalam periode sekarang, pembahasan revisi UU KPK bisa dilanjutkan melalui tahapan carry over oleh DPR periode 2019-2024.

"Contoh terkait ijin penyadapan apakah perlu dari hakim atau cukup oleh Dewas. Mungkin tidak bisa (dibahas) dalam periode ini namun bisa dilakukan pada periode mendatang di mana bisa segera menginisiasi UU yang terkait dengan penydapan dan bagaimana prakteknya di dunia internasional," tuturnya.(OL-5)