Jumat 13 September 2019, 13:46 WIB

Presiden: Dewan Pengawas Diambil dari Akademisi bukan Politisi

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Presiden: Dewan Pengawas Diambil dari Akademisi bukan Politisi

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan)

 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus seizin dewan pengawas di internal KPK. Dewan pengawas itu dipilih oleh presiden melalui panitia seleksi.

Bagi Jokowi, KPK perlu lembaga pengawas seperti juga lembaga negara yang lain.

"Tapi, anggota dewan pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat. Dari akademisi ataupun pegiat antikorupsi. Bukan dari politisi, bukan dari birokrat ataupun dari aparat penegak hukum aktif," kata Jokowi saat jumpa pers menanggapi draf revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).

KPK, lanjut Kepala Negara, cukup meminta izin ke dewan pengawas internal untuk menjaga kerahasiaan. Jokowi tidak sepakat jika penyadapan yang dilakukan KPK perlu izin pihak eksternal seperti pengadilan.

Baca juga: Jokowi Pastikan Dewan Pengawas Diperlukan KPK

Namun, dalam aturan penyadapan yang tertuang pada draf revisi Pasal 12 memang tidak disebutkan KPK harus izin ke pihak luar seperti pengadilan untuk melakukan penyadapan.

Pasal 12B menyebutkan, sebelum melakukan penyadapan, pimpinan KPK harus meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK. Dalam hal ini, Dewan Pengawas dapat memberi izin atau tidak memberi izin paling lama 1×24 jam sejak permohonan diterima. Setelah mengantongi izin Dewan Pengawas, KPK dapat melakukan penyadapan maksimal selama tiga bulan sejak izin diberikan.(OL-5)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Komisi III Desak Usut Kasus Impor Tekstil Ilegal

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Minggu 07 Juni 2020, 06:10 WIB
Komisi III Desak Usut Kasus Impor Tekstil...
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Penerima Kartu Prakerja Harus Jadi Prioritas

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 07 Juni 2020, 06:00 WIB
Sedianya, jika para penerima manfaat enggan menjadi pekerja, mereka bisa memanfaatkan program itu untuk menciptakan peluang baru dengan...
MI/MOHAMAD IRFAN

Mantan Direktur PT DI Diperiksa KPK

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Minggu 07 Juni 2020, 05:55 WIB
Budi Santoso mengakui diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya