Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, menjelaskan bahwa pilkada serentak yang akan digelar pada 2020 mendatang akan memakan dana Rp10,9 triliun.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pramono saat menjelaskan mengenai total usulan penganggaran Pilkada atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (9/9).
Dana sebesar Rp10,9 triliun tersebut untuk 252 daerah dari 270 daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik provinsi dan kabupaten/kota.
"Sementara, total usulan anggaran atau NPHD 18 daerah dari 270 daerah pilkada belum diserahkan," kata Pramono.
KPU akan segera mengirimkan surat untuk mengingatkan 18 KPU daerah ini agar segera menyelesaikan usulan NPHD.
"Selanjutnya agar usulan NPHD ini segera dikomunikasikan dengan Pemda dan DPRD masing-masing," ujar Pramono.
Sementara, NPHD paling lambat pada awal bulan Oktober nanti.
"Penandatanganan NPHD paling lambat 1 Oktober, diusahakan sebelum itu sudah selesai semua," cetusnya.
Baca juga: Launching Pilkada 2020 akan Digelar 23 September
Terdapat 18 daerah yang belum menyerahkan NPHD diantaranya KPU Provinsi Jambi, KPU Kabupaten Solok, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Bungo, Bangka Selatan, Yalimo, Supiori.
Lanjut, Kabupaten Asmat, Boven Digul, Waropen, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Kerom, Nabire, Marauke, dan Kota Sungai Penuh.
Diketahui, penyelenggaraan Pilkada 2020 untuk Pemilihan Gubernur dilakukan di 9 Provinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten disebut ada 224 wilayah dan untuk tingkat kota akan berlangsung di 37 kota pada 32 provinsi. Adapun tanggal pencoblosan Pilkada 2020 ialah 23 September. (A-4)
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved