SISTEM pemilihan proporsional terbuka dinilai menghambat jumlah calon legislatif perempuan. Jumlah keterwakilan perempuan di DPR masih 20,52% atau jauh di bawah kuota minimal yakni 30%.
"Pertumbuhan keterwakilan perempuan sangat lambat karena sejak 2008 atau setelah UU Pemilu (Undang-undang No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) itu muncul caleg perempuan terpilih baru menyentuh angka 20,52%," kata anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Andi Yuliani Paris di Jakarta, Minggu (8/9).
Menurut dia, hal itu dapat terpenuhi apabila sistem pemilihan menggunakan proporsional tertutup. Pasalnya partai politik bisa memastikan ketentuan yang ada dalam UU tersebut secara langsung.
"Tidak hanya itu, pertarungan dengan sistem saat ini sangat mahal ongkosnya dan kita dari caleg perempuan harus bersaing dengan laki-laki sehingga sulit memenuhi harapan 30%," tegasnya.
Baca juga: Revisi UU MD3 Harus Memastikan Perempuan di Kursi Pimpinan
Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengemukakan persoalan serupa.
Pertama, jelasnya, sistem ini masih menempatkan perempuan di luar nomor urut yang cenderung banyak dipilih 1 serta 2.
Kedua, kata dia, pola rekrutmen politik di internal partai politik yang belum sepenuhnya demokratis menjadi salah satu tantangan partisipasi perempuan dalam mendorong kebijakan afirmasi. Kemudian pemilu serentak dengan desain lima surat suara berdampak pada pola kontestasi perempuan dan kurang mendapatkan perhatian dari pemilih.
"Keempat, akses terhadap pembiayan kampanye yang minim dan tak adanya pembatasan belanja kampanye, membuat arena kampanye menjadi pasar bebas dan berdampak pada perempuan yang cenderung memiliki kekurangan terhadap sumber daya finansial. Maka ke depan perlu alternatif pengaturan kebijakan affirmative action dalam rangka meningkatkan angka keterwakilan perempuan," imbuh Titi. (OL-8)
