Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
EMPAT hari berlangsung, Komisi XI DPR RI akhirnya merampungkan uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper test) terhadap para calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (5/9). Dari 32 calon yang terdaftar ikut fit & proper test, 3 diantaranya tak hadir.
Sambil merumuskan hasil fit & proper test, Komisi XI juga menanti pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap calon anggota BPK yang diuji di parlemen.
"Diharapkan kami bisa mendapatkan masukan dari DPD berupa pertimbangan pada 13 September. Sehingga pada 16 September, bisa dilakukan pemungutan suara untuk memilih lima," ujar Ketua Panitia seleksi BPK Hendrawan Supratikno saat ditemui usai fit & proper test, Kamis (5/9) di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI.
Namun, Hendrawan menegaskan, estimasi waktu yang diberikan masih bersifat tentatif, tergantung pertimbangan yang dilakukan DPD.
Baca juga : Komisi XI Lanjutkan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK
"Kami menunggu sampai pertimbangan itu masuk baru bisa dilakukan pemungutan suara," ujarnya sembari berharap prosesnya tidak memakan waktu lama.
Ia pun meminta DPD tak melewati batas akhir periode DPR RI 2014-2019 pada 30 September mendatang. "Berarti yang akan melakukan (proses itu) Komisi XI periode berikutnya."
Anggota Komisi XI Indah Kurnia yang turut menguji para calon anggota BPK mengaku cukup puas dengan hasil fit & proper test BPK ini.
"Dari hari pertama sampai sekarang saya mengikuti setiap presentasi dari para kandidat. Dan cukup membuat saya pribadi agak sedikit terbeban karena bingung, banyak sekali makalah dan presentasi yang sangat bagus untuk mewujudkan BPK ke depannya lebih baik," ungkap Indah.
Ia memastikan, seleksi ini masih akan diproses lebih lanjut. "Kan masih ada yang dari DPD. Kita masih memiliki waktu untuk kelanjutannya seperti apa. Nanti kita akan menunggu keputusan dari komisi," tutupnya. (RO/OL-7)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved