Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menanggapi atas tertangkap tangan dua bupati yang berasal Partai Demokrat karena dugaan kasus korupsi.
Ferdinand meminta dua bupati tersebut untuk mengundurkan diri atau diberhentikan dari partai Demokrat.
Hal itu sudah sesuai dengan fakta integritas Partai Demokrat. Bila mana kader yang melakukan korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka harus mengundurkan diri.
"Jadi kita sebagai kader Demokrat itu sudah menandatangani fakta integritas namanya, dari dulu bahwa apabila kader kita tersangkut perkara pidana korupsi dan menjadi tersangka maka hukumnya adalah wajib mengundurkan diri atau diberhentikan dari partai," kata Ferdinand saat dihubungi, Kamis (5/9).
Dua bupati tersebut ialah Bupati Muara Enim, Ahmad Yani dan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot.
"Maka terhadap sajabat kami Bupati Muara Enim dan Bupati Bengkayang yang keduanya adalah kader partai demokrat dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tentu DPP Partai Demokrat setelah menerima usulan dan surat dari pimpinan daerah setempat di daerah masing-masing ke dewan pimpinan pusat maka dewan pimpinan pusat akan segera memutuskan dan mengeluarkan pemberhentian yang bersangkutan dari partai Demokrat," jelas Ferdinand.
Laki-laki berumur 41 tahun tersebut pemecatan atau pemberhentian kader Demokrat yang tertangkap tangan oleh KPK merupakan hal yang tidak bisa ditawar.
"Itu sesuatu yang pasti dan tidak bisa ditawar-tawar sebagai komitmen dari pemberantasan korupsi," tegas Ferdinand.
"Dari partai demokrat itu tidak ada tawar menawar tekait itu dan itu sesuatu yang pasti akan diberhentikan dari Partai Demokrat," imbuhnya.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap dua kepala daerah yaitu Bupati Muara Enim dan Bupati Bengkayang. Dua Bupati tersebut merupakan kader dari Partai Demokrat.
Diduga, Bupati Muara Enim Ahmad Yani ditangkap terkait dengan suap proyek pembangunan dinas pekerjaan umum setempat.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, OTT tersebut mengamankan empat orang yang di antaranya diduga . "Kami menduga terjadi transaksi terkait penyelenggara negara. Turut diamankan uang senilai US$35 ribu," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.
Sedangkan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot dilakukan OTT terkait diduga melakukan transaksi terkait proyek di Pemkab Bengkayang.
"Ada uang ratusan juta juga yang kami amankan sebagai barang bukti. Diduga ada transaksi terkait proyek di Pemkab Bengkayang," imbuh Febri. (OL-09)
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved