RI Mandiri Tuntaskan Kasus Papua

PENYEKESAIAN kasus di Papua dan Papua Barat tidak akan melibatkan negara lain. Pemerintah Republik Indonesia diyakini mampu mengatasi insiden Papua secara mandiri, tanpa bantuan pihak asing.

Aparat keamanan TNI-Polri pun dilaporkan masih melakukan pengamanan agar situasi di Bumi Cenderawasih pulih seperti sedia kala.

Menko Polhukam Wiranto menegaskan hal itu kepada pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

"Enggak ada kita minta tolong. Ini kondisi di negeri kita sendiri. Antarnegara juga saling menghormati teritorial negara lain," ujar Wiranto.

Menurut dia, tidak mungkin negara lain ikut campur untuk menyelesaikan persoalan yang bukan terjadi di negaranya. Indonesia yang menganut konsep politik bebas aktif pun tidak ingin urusan di dalam negeri dicampuri negara lain.

"Ini kan urusan kita, urusan rumah tangga kita. Papua dan Papua Barat itu bagian sah dari timurnya Indonesia. Misalnya terjadi (insiden) di Madura, masak saya minta tolong Prancis, kerusuhan di Banten minta tolong Arab Saudi, ya enggak bisa. Itu harus diselesaikan sendiri. Ada permasalahan diselesaikan sendiri," papar Wiranto.

Ia mengemukakan, dalam menyelesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat, pemerintah mengedepankan dialog dengan masyarakat setempat. Dialog pun harus konstruktif, seperti mencari cara untuk melakukan perbaikan terkait kesejahteraan masyarakat. Intinya, dialog tidak boleh menyangkut referendum kemerdekaan Papua.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan pemerintah mengutamakan dialog dan pendekatan kesejahteraan dalam menyelesaikan kasus Papua.

"Itu kita lakukan untuk membangun trust, kepercayaan. Kita selama ini dianggap tidak serius memperlakukan Papua," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menceritakan dirinya mengunjungi Papua minimal 2-3 kali per tahun untuk bertemu langsung tokoh-tokoh Papua, masyarakat, dan para kepala daerah. Selama 5 tahun, Jokowi sudah 12 kali ke Papua.

Pendekatan dialog dan kese-jahteraan, menurutnya, sukses. Hal itu bisa dilihat dari peroleh-an suara Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang mencapai 90% lebih di Papua dalam Pilpres 2019.

Namun, Jokowi heran mengapa masyarakat Papua di lapangan punya persepsi seolah ada perbedaan pendekatan antara dirinya dan pemerintah pusat dalam menangani Papua.

"Saya heran kenapa ada persepsi di lapangan bahwa kebijakan saya berbeda dengan Jakarta. Ini yang coba saya cari tahu. Ini yang harus saya dekatkan," ucapnya.

Kantor sementara

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan berkantor sementara di Papua. Hal itu dilakukan demi ketepatan dalam pengambilan langkah atau keputusan. Keduanya kemarin melakukan kunjungan kerja ke Manokwari.

Dalam kesempatan itu, Kapolri menyatakan situasi keamanan di Papua Barat sudah sangat terkendali pascakericuhan pada 19-21 Agustus 2019.

"Jumlah pasukan pengamanan sudah memadai untuk membuat sistem pengamanan kota di wilayah Manokwari, Sorong termasuk Fakfak, Kaimana, dan Maybrat. Sekarang situasi sudah landai semua," tegas Tito.

Senada, Panglima TNI Hadi Tjahjanto berpandangan situasi keamanan di Papua Barat berangsur pulih. Panglima menyatakan akan segera menambah kendaraan yang dibutuhkan untuk membantu proses pengamanan di wilayah Papua Barat.

"Dukungan logistik akan terus kita kirim melalui Makassar atau pun Jakarta," ujarnya.   

Pada bagian lain dilaporkan, Ketua DPD Partai Perindo Kota Sorong Sayang Mandabayan ditangkap polisi lantaran membawa 1.500 lembar bendera bintang kejora. Mandabayan, menurut Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, kemarin, telah dipecat secara tidak hormat dari Perindo. (Uks/YH/MC/FL/X-6)