KPU Desak Pemda Rampungkan Dana Pilkada

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan ketersediaan anggaran sangat penting untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di 270 daerah. Hal itu berkaca pada pilkada sebelumnya yang kerap molor akibat keterlambatan pencairan anggaran.

Setelah ditelusuri, persolan itu berasal dari kurangnya pemahaman dari para pihak tentang pilkada. Maka, KPU mengampanyekan pentingnya pilkada kepada seluruh instansi terkait di daerah dengan tujuan akhir KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan pemerintah daerah segera menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebelum tahapan pilkada dimulai.

“Kami berharap betul pemerintah daerah yang akan menggelar pilkada bekerja sama dengan KPU setempat dan memahami bahwa kerja KPU itu sangat penting karena termasuk agenda nasional. Jadi pilkada harus menjadi prio­ritas seperti segera menyepakati NPHD,” papar Komisioner KPU Ilham Saputra saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Ilham optimistis persoalan anggaran bisa teratasi setelah pihaknya gencar melakukan sosialisasi. Kegiatan itu didukung Kementerian Dalam Negeri termasuk dengan terbitnya Per­aturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemudian, KPU bersama pemerintah daerah di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota segera menyepakati NPHD. “Sehingga kami berharap sebelum launching pilkada Serentak 23 September 2019 sudah selesai semua dan tidak lagi ada deadlock NPHD untuk Pilkada Serentak 2020,” jelas Ilham.

Sejumlah daerah bahkan telah menyepakati NPHD. Adapun beberapa lainnya sudah dalam tahap finalisasi. KPU Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, misalnya segera melakukan penanda­tangan­an NPHD dengan Pemerintah Kota sebesar Rp25 miliar. 

“Penyelesaian NPHD kita targetkan dilaksanakan sebelum 23 September 2019 dan penandatanganan NPHD ini menjadi tahapan pertama Pilkada 2020,” kata Ketua KPU Kota Mataram M Husni Abidin di Mataram, kemarin. (Cah/Ant/P-2)