Pemulihan Papua Dikebut

PEMERINTAH mempercepat pemulihan Papua dan Papua Barat setelah terjadi gelombang unjuk rasa yang berujung kerusuhan beberapa waktu lalu.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan berkantor di Bumi Cenderawasih untuk me­­mastikan keamanan dan ke­­­tertiban, juga berdialog dengan lintas tokoh serta otoritas setempat. Kapolri dan Panglima TNI kemarin sore bersama-sama bertolak ke Papua.

“Masyarakat Papua dan Papua Barat diharapkan bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal di Jakarta, kemarin.

Iqbal menjelaskan keberadaan petinggi kepolisian dan TNI diharapkan menjadi motivasi dan menjamin masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Insya Allah, mungkin 4-10 ha­­ri di situ (Papua),” tuturnya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan dirinya akan berkantor di sana untuk jangka waktu yang belum diten­­tukan.

“Tergantung perkembang­an situasi di sana,” kata ­Hadi di Ja­kar­ta, kemarin.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan  Kapolda Papua Irjen Rudolf Alberth Rodja dan Kapolda Papua Barat Brigjen Herry Rudolf Nahak mengeluarkan maklumat larangan berdemonstrasi untuk mencegah anarkisme.

Maklumat yang diteken di Manokwari pada 1 September 2019 itu berisi enam poin yang mengatur pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Antara lain, dalam menyampaikan pendapat di muka umum dilarang membawa senjata api/tajam, panah, tombak, dan benda-benda yang membahayakan lainnya.

“Untuk penyampaian ­pendapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis tiga hari sebelumnya,” sebut maklumat itu.

Maklumat yang sama juga disampaikan Polda Papua.

Selain Kapolri dan Panglima TNI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga terbang ke Papua Selasa (3/9) dini hari. Pi­haknya akan memperbaiki tu­juh fasilitas yang rusak akibat kerusuhan dalam waktu sebulan. “Anggarannya Rp 70 miliar,” ujarnya.

Dari Jayapura dilaporkan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan ­se­­mua ruangan yang ada di Kan­­tor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II Bawah, Kota Jaya-pura, diobrak-abrik dan dijarah massa yang menduduki kantor pemerintahan tertinggi di Tanah Papua pada unjuk rasa pada Ka­mis (29/8). Jajaran pemprov akan melakukan bersih-bersih kantor gubernur pada hari ini.

Akibat resah dengan kerusuh-an, ribuan warga menggelar unjuk rasa damai di Fakfak,Papua Barat, kemarin. Mereka menggelar aksi menolak ­separatisme dengan membawa bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sikap yang sama juga disampaikan ­sejumlah tokoh lintas su­ku. Mereka menggelar perte­mu­an dengan Wali Kota Sorong di Aula Samu Siret, Kota Sorong, kemarin.

Terkait dengan aksi anarkistis di Papua dan Papua Barat, Polri menetapkan 62 tersangka.

Provokasi Benny Wenda

Di sisi lain, pemerintah me­­nya­takan keterlibatan tokoh se­paratis Benny Wenda dalam kerusuh­an di Papua dan Papua Barat.

Pemimpin United Liberation Mo­vement for West Papua (ULMWP) yang tinggal di Inggris itu menghasut dan memprovokasi sejumlah negara dengan menyebarkan informasi palsu terkait peristiwa tersebut.

“Benny Wenda ialah bagian dari konspirasi masalah ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Jakarta, kemarin.

Pemerintah, kata dia, menang­kis semua tudingan Benny Wen­da. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar, khu­sus­nya dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

“Tahun lalu anggaran pembangunan yang dikucurkan mencapai Rp90 triliun,” ungkap Wiranto. (Gol/MS/OL/LN/Ant/X-4)