Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
NILAI-NILAI Pancasila harus dapat teraktualisasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itu, jangan sampai ada pejabat tinggi yang tidak memahami Pancasila.
Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengemukakan itu di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, di kantor BPIP, Jakarta, kemarin.
Salah satu poin kerja sama antarkedua lembaga tersebut menanamkan nilai-nilai Pancasila mulai proses prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menurut Hariyono, sudah sepakat bahwa pejabat yang akan naik ke eselon atas perlu mengikuti kajian-kajian Pancasila.
Jika tidak paham Pancasila, lanjut Hariyono, dikhawatirkan kebijakan yang dikeluarkan tidak akan relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemendagri yang merupakan bagian dari negara tentu diharapkan semua kebijakannya dapat sesuai dengan Pancasila.
Hariyono mengatakan kebijakan-kebijakan yang sudah ada pun perlu ditinjau. "Misalnya, perjanjian antara kedeputian hukum akan me-review secara bersama apakah peraturan-peraturan yang ada apakah sesuai dengan nilai nilai Pancasila atau tidak," terang Hariyono.
Ia pun menyatakan dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat) tidak diceramahkan, tetapi dibuatkan contoh-contoh baik keteladanan individu atau komunitas di masyarakat.
"Nyatanya dengan komunitas, gotong royong bisa tumbuh kesadaran bagi kita bersama bahwa Pancasila tidak harus hadir di ruang-ruang hotel, gedung-gedung tapi denyut nadi masyarakatlah yang menunjukkan Pancasila sehingga kami akan menindaklanjuti bagaimana teman-teman Kesbangpol yang selama ini ada di wilayah Kemendagri itu juga menjadi partner kami untuk untuk sosialisasi Pancasila di daerah-daerah," papar Hariyono.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menekankan pembinaan ideologi Pancasila yang terencana, sistematis, dan terpadu harus tetap menjadi prioritas bangsa.
Ia pun berharap dengan kerja sama tersebut, penegakan dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin terwujud. "Kehadiran BPIP merumuskan arah kebijakan dan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan," tutur Soedarmo. (Dro/P-2)
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq tegaskan Sekolah Rakyat inisiasi Presiden Prabowo adalah jembatan emas pendidikan bagi keluarga rentan di Sukabumi.
Indonesia patut bersyukur atas warisan luhur para pendiri bangsa berupa falsafah dan ideologi negara Pancasila serta politik luar negeri Bebas Aktif dalam menyikapi dinamika geopolitik.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
PENGUATAN ideologi negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan faktor kunci keberhasilan transformasi menuju Indonesia. Pancasila
Simak 11 butir sila kelima Pancasila dan contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, dan dunia digital di tahun 2026.
Pelajari 10 butir sila keempat Pancasila beserta contoh pengamalannya di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat secara lengkap dan terbaru.
Menurut Mendagri, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga pelantikan pejabat baru bisa dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh UUD 1945.
Ditjen Polpum Kemendagri menggandeng sekolah di Kota Cirebon untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan pelajar.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
Di bulan suci Ramadan, seluruh pegawai masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mendagri juga mengajak para pegawai untuk melakukan kontemplasi
Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved