Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
NILAI-NILAI Pancasila harus dapat teraktualisasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itu, jangan sampai ada pejabat tinggi yang tidak memahami Pancasila.
Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengemukakan itu di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, di kantor BPIP, Jakarta, kemarin.
Salah satu poin kerja sama antarkedua lembaga tersebut menanamkan nilai-nilai Pancasila mulai proses prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menurut Hariyono, sudah sepakat bahwa pejabat yang akan naik ke eselon atas perlu mengikuti kajian-kajian Pancasila.
Jika tidak paham Pancasila, lanjut Hariyono, dikhawatirkan kebijakan yang dikeluarkan tidak akan relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemendagri yang merupakan bagian dari negara tentu diharapkan semua kebijakannya dapat sesuai dengan Pancasila.
Hariyono mengatakan kebijakan-kebijakan yang sudah ada pun perlu ditinjau. "Misalnya, perjanjian antara kedeputian hukum akan me-review secara bersama apakah peraturan-peraturan yang ada apakah sesuai dengan nilai nilai Pancasila atau tidak," terang Hariyono.
Ia pun menyatakan dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat) tidak diceramahkan, tetapi dibuatkan contoh-contoh baik keteladanan individu atau komunitas di masyarakat.
"Nyatanya dengan komunitas, gotong royong bisa tumbuh kesadaran bagi kita bersama bahwa Pancasila tidak harus hadir di ruang-ruang hotel, gedung-gedung tapi denyut nadi masyarakatlah yang menunjukkan Pancasila sehingga kami akan menindaklanjuti bagaimana teman-teman Kesbangpol yang selama ini ada di wilayah Kemendagri itu juga menjadi partner kami untuk untuk sosialisasi Pancasila di daerah-daerah," papar Hariyono.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menekankan pembinaan ideologi Pancasila yang terencana, sistematis, dan terpadu harus tetap menjadi prioritas bangsa.
Ia pun berharap dengan kerja sama tersebut, penegakan dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin terwujud. "Kehadiran BPIP merumuskan arah kebijakan dan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan," tutur Soedarmo. (Dro/P-2)
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
DALAM rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, politikus PDI Perjuangan Ancilla Hernani menggelar Festival Pancasila dan Pekan Kebudayaan Daerah di Kota Metro, Lampung, Rabu (4/6).
PADA 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebagai filosofi, dasar dan ideologi negara, sudah sepantasnyalah hari lahir Pancasila diperingati secara nasional.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved