Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
NILAI-NILAI Pancasila harus dapat teraktualisasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itu, jangan sampai ada pejabat tinggi yang tidak memahami Pancasila.
Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengemukakan itu di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, di kantor BPIP, Jakarta, kemarin.
Salah satu poin kerja sama antarkedua lembaga tersebut menanamkan nilai-nilai Pancasila mulai proses prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menurut Hariyono, sudah sepakat bahwa pejabat yang akan naik ke eselon atas perlu mengikuti kajian-kajian Pancasila.
Jika tidak paham Pancasila, lanjut Hariyono, dikhawatirkan kebijakan yang dikeluarkan tidak akan relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemendagri yang merupakan bagian dari negara tentu diharapkan semua kebijakannya dapat sesuai dengan Pancasila.
Hariyono mengatakan kebijakan-kebijakan yang sudah ada pun perlu ditinjau. "Misalnya, perjanjian antara kedeputian hukum akan me-review secara bersama apakah peraturan-peraturan yang ada apakah sesuai dengan nilai nilai Pancasila atau tidak," terang Hariyono.
Ia pun menyatakan dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat) tidak diceramahkan, tetapi dibuatkan contoh-contoh baik keteladanan individu atau komunitas di masyarakat.
"Nyatanya dengan komunitas, gotong royong bisa tumbuh kesadaran bagi kita bersama bahwa Pancasila tidak harus hadir di ruang-ruang hotel, gedung-gedung tapi denyut nadi masyarakatlah yang menunjukkan Pancasila sehingga kami akan menindaklanjuti bagaimana teman-teman Kesbangpol yang selama ini ada di wilayah Kemendagri itu juga menjadi partner kami untuk untuk sosialisasi Pancasila di daerah-daerah," papar Hariyono.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menekankan pembinaan ideologi Pancasila yang terencana, sistematis, dan terpadu harus tetap menjadi prioritas bangsa.
Ia pun berharap dengan kerja sama tersebut, penegakan dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin terwujud. "Kehadiran BPIP merumuskan arah kebijakan dan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan," tutur Soedarmo. (Dro/P-2)
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved