Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
NILAI-NILAI Pancasila harus dapat teraktualisasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itu, jangan sampai ada pejabat tinggi yang tidak memahami Pancasila.
Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengemukakan itu di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, di kantor BPIP, Jakarta, kemarin.
Salah satu poin kerja sama antarkedua lembaga tersebut menanamkan nilai-nilai Pancasila mulai proses prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menurut Hariyono, sudah sepakat bahwa pejabat yang akan naik ke eselon atas perlu mengikuti kajian-kajian Pancasila.
Jika tidak paham Pancasila, lanjut Hariyono, dikhawatirkan kebijakan yang dikeluarkan tidak akan relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemendagri yang merupakan bagian dari negara tentu diharapkan semua kebijakannya dapat sesuai dengan Pancasila.
Hariyono mengatakan kebijakan-kebijakan yang sudah ada pun perlu ditinjau. "Misalnya, perjanjian antara kedeputian hukum akan me-review secara bersama apakah peraturan-peraturan yang ada apakah sesuai dengan nilai nilai Pancasila atau tidak," terang Hariyono.
Ia pun menyatakan dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat) tidak diceramahkan, tetapi dibuatkan contoh-contoh baik keteladanan individu atau komunitas di masyarakat.
"Nyatanya dengan komunitas, gotong royong bisa tumbuh kesadaran bagi kita bersama bahwa Pancasila tidak harus hadir di ruang-ruang hotel, gedung-gedung tapi denyut nadi masyarakatlah yang menunjukkan Pancasila sehingga kami akan menindaklanjuti bagaimana teman-teman Kesbangpol yang selama ini ada di wilayah Kemendagri itu juga menjadi partner kami untuk untuk sosialisasi Pancasila di daerah-daerah," papar Hariyono.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menekankan pembinaan ideologi Pancasila yang terencana, sistematis, dan terpadu harus tetap menjadi prioritas bangsa.
Ia pun berharap dengan kerja sama tersebut, penegakan dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin terwujud. "Kehadiran BPIP merumuskan arah kebijakan dan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan," tutur Soedarmo. (Dro/P-2)
Pelajari 7 butir Sila Ketiga Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata untuk menjaga persatuan Indonesia di tahun 2026.
Pahami 10 butir Sila Kedua Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dunia digital tahun 2026.
Pelajari 7 butir Sila Pertama Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dunia digital.
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Program strategis Presiden tidak akan mencapai keberhasilan maksimal tanpa inisiatif personal dari setiap warga negara.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved