Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
CALON Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang juga Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nawawi Pomolango, menyatakan, dirinya terpanggil untuk menjadi komisioner lembaga antirasywah.
Hal itu dikatakan lantaran ditanyai alasan dirinya mendaftar sebagai capim KPK oleh Luhut Pangaribuan selaku panelis dalam tahap wawancara dan uji publik di gedung Sekretariat Negara, Rabu (28/8).
"Sejak 2006 saya memiliki sertifikasi hakim tipikor, saya tertantang ingin berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi," kata Nawawi.
Menurutnya, hakim hanya sebatas penjaga gawang dalam kontenks pemberantasan korupsi.
"Saya 30 tahun jadi hakim, gaji saya hampir Rp40 juta, usia saya 57, hidup saya nyaman sebetulnya," imbuhnya.
Namun ia ingin ambil andil dalam memberantas korupsi dengan menjadi pimpinan KPK. Pencapaiannya sebagai hakim, ucap Nawawi, akan mengalami kemunduran apabila menjadi pimpinan KPK dilihat dari kedudukannya.
Baca juga: Capim KPK Jelaskan Pengalamannya Tangani Perkara Korupsi
Terlebih, hakim yang terpilih menjadi komisioner KPK tidak lagi bisa kembali ke institusinya seperti halnya jaksa ataupun polisi.
"Begitu terpilih saya harus mundur, tidak bisa seperti teman di kejaksaan. Ini motivasi saya. Saya merasa, ibu pansel ini bilang tidak mencari dewa, tapi mencari orang berani tapi tidak konyol dan memahami isu korupsi, mengembalikan marwah KPK, saya tertantang di situ," terangnya.
"ini lembaga yang luar biasa dengan kompetensi dan kewenangan yang luar biasa. Sederhana, saya ingin lembaga yang luar biasa ini berjalan di rel yang benar," sambung Nawawi.
Nawawi berpendapat, KPK kerap kali keluar dari jalur yang benar lantaran mengutamakan penangkapan dan penetapan seseorang sebagai tersangka. Selain itu, ada pula orang yang ditetapkan sebagai tersangka selama lima tahun tanpa ada kelanjutan yang jelas.
Hal itu yang menurutnya harus dibenahi oleh KPK.
"Ada masalah hukum, ada asas KPK, asas pertama KPK itu adalah kepastian hukum, bagaimana kita bisa menetapkan orang jadi tersangka 5 tahun tapi dibiarin aja?," tandasnya.(OL-5)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved