Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
SOSOK Luhut Pangaribuan sebagai salah satu panelis dalam uji publik calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendpatkan sorotan.
Pasalnya, sebagai pengacara, Luhut kerap memiliki klien yang berurusan dengan kasus korupsi. Salah satu kliennya ialah tersangka suap kasus pengadaan pesawat Airbus SAS dan mesin pesawat Rolls-Royce PLC di PT Garuda PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Kasus ini tengah ditangani KPK.
Saat ditemui seusai uji publik, Luhut mengatakan tidak mengetahui alasan Pansel KPK menunjuknya sebagai panelis. Ia menyatakan bahwa kehadirannya sebagai ahli pidana dari Universitas Indonesia.
"Saya di sini tidak mempunyai kewenangan memutuskan, karena itu kewenangannya pansel, dengan kata lain tidak ada benturan kepentingan apapun, karena saya tidak punya kewenangan untuk memutuskan. Tapi saya bisa memberikan pendapat. Pendapat itu bisa mengikat bisa tidak mengikat," kata Luhuti di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8).
Baca juga: Laode M Syarief Sebut Gedung KPK akan Pindah ke Kaltim
Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi pada tahap wawancara dan uji publik ini bersifat terbuka. Masyarakat bisa melihat bagaimana prosesnya, sehingga menurutnya tidak perlu ada kekhawatiran masyarakat akan adanya agenda tertentu.
Selain itu, Luhut memastikan akan bersikap objektif dalam melontarkan pertanyaan kepada para capim. "Saya menilai dari jawaban jawaban yang ada. Saya sendiri tidak ada beban apapun kecuali ikut memikirkan yang terbaik dalam penegakkan hukum khususnya korupsi di Indonesia ini," tukasnya.
"Jadi mudah-mudahan pertanyaan kita itu menimbulkan kejelasan pada calon tertentu dan akhirnya pansel yang memutuskan, kita tidak ikut memutuskan," lanjut Luhut.
Menyoal dengan dirinya yang tengah menjadi kuasa hukum Emrisyah Satar, tersangka suap dalam kasus Garuda yang tengah ditangani oleh KPK, Luhut mengatakan, kapasitas dirinya menjadi panelis ialah sebagai orang yang dianggap ahli dalam ranah hukum.
"Saya sebagai advokat, praktisi tapi juga pengajar, dan saya bukan mengajat di UI kemarin sore. Saya sudah mengajar bahkan sya mengajar matrikulasi sampai empat atau lima angkatan di KPK. Jadi gak ada yang tersembunyi ya," pungkas dia. (OL-8)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved