Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan membentuk tim untuk menangkal hoaks pada saat Pilkada 2020. Hal ini berdasarkan evaluasi KPU pada pemilu 2019, di mana hoaks menyebar secara masif.
Menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman, pihaknya akan menggandeng kementrian dan lembaga terkait seperti Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Intelijen Negara (BIN) dan lain-lain untuk membantu menangkal penyebaran hoaks.
Baca juga: Polisi Diminta Usut Motif Pelaku Pelempar Bom Molotov DPP Golkar
"Kita usulkan membentuk tim atau kelompok kerja yang isinya lintas lembaga bisa dari penyelenggara pemilu, lalu aparat keamanan, kemudian penggiat media sosial, ahli-ahli cyber dalam teknologi informasi. Lalu Kominfo, BIN, dan Mabes Polri," ujar Arief, Rabu (21/8).
Diketahui, penyebaran hoaks meningkat pada pemilu 2019. Terhitung dari tahun 2004, hoaks menyerang ke penyelenggara pemilu melalui teknologi informasi. Yang paling anyar, hoaks soal tujuh kontainer surat suara tercoblos dialamatkan ke KPU. Kemudian hoaks lainnya soal server KPU sudah disetting sedemikian rupa.
Komisioner KPU RI lainnya, Wahyu Setiawan, sepakat tentang adanya tim untuk mewadahi pembentukan antihoaks. Menurutnya, platform media sosial seharusnya dijadikan tempat untuk memberikan informasi yang benar serta memberikan kritik misalnya terhadap pelaksaan pemilu.
"Tapi terkadang, di media sosial malah ada pihak yang tak bertanggung jawab. Membiarkan bangsa ini pecah belah dengan alasan kebebasan berpendapat. Apakah kebebasan berpendapat macam ini yang kita harapkan?" kata Wahyu.
Baca juga: BIN Sebut ada Dalang di Balik Kerusuhan Papua
Oleh karena itu, tim antihoaks juga difungsikan untuk pendidikan mengenai bagi pemilih. Media sosial salah satu wadah penting menurut Wahyu, untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat.
"Kita sama-sama tahu politisasi SARA itu musuh terbesar bagi demokrasi. Oleh karena itu, tak ada cara lain untuk melawan itu semua melalui pendidikan. KPU punya program besar pendidikan pemilih. salah satunya kita akan memanfaatkan medsos," tandas Wahyu. (OL-6)
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
Burhanuddin menganggap hoaks itu sebagai isu miring biasa. Saat ini, Jaksa Agung tetap bekerja memberikan arahan kepada bawahannya.
Masyarakat diimbau agar selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan.
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Perempuan di Indonesia masih merasa malu atau enggan membicarakan topik seputar menstruasi atau gangguan reproduksi yang berakibat pada kesehatan di masa mendatang.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved