Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menjelaskan ada enam provinsi yang tidak memiliki sengketa hasil Pileg, empat di antaranya sudah menetapkan kursi serta calon terpilih di tingkat DPRD Provinsi.
"Empat provinsi itu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara," ungkapnya saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (23/7).
Penetapkan kursi serta calon terpilih di tingkat DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi. Penetapan itu sudah dilakukan per tanggal 22 Juli 2019. Selain itu, KPU juga menyatakan ada 315 kabupaten/kota yang tidak terdapat sengketa Pileg 2019 dan 185 daerah juga sudah menetapkan kursi dan calon DPRD tingkat kabupaten/kota per tgl 22 Juli 2019. Menurut Ilham, data tersebut masih sementara, akan ada perubahan lagi.
Baca juga: Golkar Serahkan Laporan Harta 85 Caleg DPR ke KPU
Kemudian, untuk DPR RI terdapat 35 Dapil yang dinyatakan tidak memiliki sengketa Pileg. Namun, caleg tersebut masih belum bisa ditetapkan karena menunggu putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi.
Perbedaan ini disebabkan apabila ada sengketa yang diajukan dari satu dapil, maka nantinya hasil keputusan dari MK akan berpengaruh kepada keseluruhan kursi parlemen yang telah diperoleh.
"Jadi tidak ada yang bersangkutan lagi di MK, kalau masih ada DPR RI yang disoal di MK ya jangan dulu," pungkas Ilham.(OL-5)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Jika partai politik membangun kaderisasi hingga tingkat paling rendah, menurut dia, seharusnya yang dipercaya untuk menjadi caleg adalah kader partai yang berasal dari tempat pencalonan.
Ray menegaskan Shintia layak di PAW jika terbukti benar melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 lalu. Ray menegaskan, suara dari penggelembungan suara itu tidak sah dan harus dianulir.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
PDIP memecat calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPR Tia Rahmania yang belum lama ini mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved