Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menerima kedatangan sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus. Pertemuan tersebut dalam rangka penyerahan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 85 caleg Golkar DPR RI.
"KPU tentu menyambut positif inisiatif ini. Dengan diserahkan lebih awal, tentu akan memudahkan KPU untuk segera merapihkan dokumen administratif nanti memproses pengusulan pelantikan caleg-caleg yang telah dinyatakan terpilih," ujar Ketua KPU RI, Arief Budiman, Jakarta, Jumat (19/7).
Baca juga: Usai Diperiksa, Rizal Ramli Beberkan Sebab Kasus BLBI
Menurut Arief, dalam peraturan KPU dinyatakan setelah caleg terpilih sudah ditetapkan, diharuskan menyerahkan laporan LKHPN maksimal 7 hari pascaditetapkan. Namun, menurutnya apabila peserta pemilu melapor jauh hari sebelum penetapan sangat diperbolehkan oleh KPU.
"Jadi mudah-mudahan ini bisa mendorong peserta pemilu lain, baik yang ada di DPRD kabupaten kota, provinsi, DPD dan DPR RI. Mudah-mudahaan mereka juga bisa segera melengkapi dokumen LHKPN. Kalau telat ada sanksinya, ditunda pelantikanya dengan cara tidak diusulkan (nama caleg terpilih) ke presiden untuk dilantik," jelas Arief.
Dalam kesempatan yang sama, Lodewijk menuturkan, laporan ini adalah suatu bentuk langkah-langkah pencegahan ke depan dari pihaknya. Menurutnya, 85 caleg DPR RI tersebut memiliki kesadaran yang tinggi telah melaporkan dan secara kolektif menyampaikan kepada Golkar.
"Tentunya yang kita harapkan memang integritas mereka (caleg Golkar) sebagai seorang penyelenggara negara betul-betul terjaga. Saya pikir partai Golkar punya pengalaman pahit terkait dengan integritas dalam 2 tahun terakhir. Itu menjadi pembelajaran kepada kami," pungkasnya. (OL-6)
Profil dan harta Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang jadi tersangka KPK kasus korupsi kuota haji. Simak riwayat dan kekayaannya.
KPK mendalami kepemilikan aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum tercatat dalam LHKPN. Penelusuran dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan dan kesesuaian laporan
KPK menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelusuri sejumlah aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga belum tercantum dalam LHKPN.
KPK mengusut LHKPN mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Diduga ada aset yang tak dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
KPK memastikan akan menelusuri informasi aliran uang kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB yang menjerat Ridwan Kamil atau RK ke sejumlah pihak
KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam OTT terkait mutasi jabatan. Berdasarkan LHKPN 2025, kekayaannya tercatat mencapai Rp6,3 miliar
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved