Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menerima kedatangan sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus. Pertemuan tersebut dalam rangka penyerahan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 85 caleg Golkar DPR RI.
"KPU tentu menyambut positif inisiatif ini. Dengan diserahkan lebih awal, tentu akan memudahkan KPU untuk segera merapihkan dokumen administratif nanti memproses pengusulan pelantikan caleg-caleg yang telah dinyatakan terpilih," ujar Ketua KPU RI, Arief Budiman, Jakarta, Jumat (19/7).
Baca juga: Usai Diperiksa, Rizal Ramli Beberkan Sebab Kasus BLBI
Menurut Arief, dalam peraturan KPU dinyatakan setelah caleg terpilih sudah ditetapkan, diharuskan menyerahkan laporan LKHPN maksimal 7 hari pascaditetapkan. Namun, menurutnya apabila peserta pemilu melapor jauh hari sebelum penetapan sangat diperbolehkan oleh KPU.
"Jadi mudah-mudahan ini bisa mendorong peserta pemilu lain, baik yang ada di DPRD kabupaten kota, provinsi, DPD dan DPR RI. Mudah-mudahaan mereka juga bisa segera melengkapi dokumen LHKPN. Kalau telat ada sanksinya, ditunda pelantikanya dengan cara tidak diusulkan (nama caleg terpilih) ke presiden untuk dilantik," jelas Arief.
Dalam kesempatan yang sama, Lodewijk menuturkan, laporan ini adalah suatu bentuk langkah-langkah pencegahan ke depan dari pihaknya. Menurutnya, 85 caleg DPR RI tersebut memiliki kesadaran yang tinggi telah melaporkan dan secara kolektif menyampaikan kepada Golkar.
"Tentunya yang kita harapkan memang integritas mereka (caleg Golkar) sebagai seorang penyelenggara negara betul-betul terjaga. Saya pikir partai Golkar punya pengalaman pahit terkait dengan integritas dalam 2 tahun terakhir. Itu menjadi pembelajaran kepada kami," pungkasnya. (OL-6)
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Sampai 11 Maret 2026, baru 67,98% penyelenggara negara yang menyerahkan LHKPN, padahal batas waktu sampai 31 Maret.
Jaro Ade mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh panitia OC dan SC yang melaksanakan Musda dengan sukses dan kondusif.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved